Belanja Pertahanan Jepang Kian Membengkak: Target 2% PDB Tercapai Lebih Cepat, tapi Risiko Fiskal Mengintai

Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi baru saja merilis Buku Putih Pertahanan 2026, dokumen pertama yang mengedepankan gagasan bahwa penguatan militer dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Namun, langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan pengamat fiskal bahwa pengeluaran pertahanan akan semakin sulit dikendalikan, terutama di tengah tekanan Amerika Serikat untuk menaikkan anggaran hingga 3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Buku putih tersebut menegaskan perlunya Jepang bersiap menghadapi "cara perang baru" yang memanfaatkan drone dan kecerdasan buatan, serta perang berkepanjangan. Yang menarik, dokumen ini menempatkan investasi di sektor pertahanan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, dengan skenario bahwa teknologi militer canggih dapat dialihkan ke produk sipil untuk meningkatkan daya saing industri. Pemerintah juga berencana memperdalam keterlibatan dalam restrukturisasi industri pertahanan, menyusul kekhawatiran banyak perusahaan yang hengkang karena profitabilitas rendah.

Namun, para analis memperingatkan bahwa mengaitkan penguatan pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi berisiko menghilangkan rem pengendali belanja. Sejak revisi tiga dokumen keamanan nasional pada 2022, belanja pertahanan Jepang melonjak tajam. Target untuk menggandakan anggaran menjadi 2 persen PDB pada tahun fiskal 2027 justru tercapai dua tahun lebih awal di bawah kabinet Takaichi. Meski demikian, muncul keraguan bahwa anggaran tersebut membengkak karena jumlah yang ditetapkan lebih dulu, bukan berdasarkan kebutuhan riil.

Data menunjukkan, sejak tahun fiskal 2023, dana yang tidak terpakai dan dibawa ke tahun berikutnya mencapai sekitar 1 triliun yen (sekitar Rp 100 triliun). Hal ini mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam penggunaan anggaran pertahanan. Sementara itu, tekanan dari Washington kian menguat. Pemerintahan Trump menuntut sekutu-sekutunya menaikkan belanja pertahanan hingga 3,5 persen PDB. Jika diterapkan pada PDB Jepang tahun fiskal 2026, angka itu setara dengan 24 triliun yen (sekitar Rp 2.400 triliun), jauh melampaui anggaran pertahanan tahun fiskal 2025.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat kawasan Asia Timur yang semakin rawan konflik. Jepang, sebagai mitra strategis, tengah menghadapi dilema antara memperkuat pertahanan dan menjaga kesehatan fiskal. Kebijakan Takaichi yang agresif dalam belanja militer, tanpa disertai strategi diplomasi yang jelas, berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan. Padahal, stabilitas regional sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan dan dialog antarnegara.

Buku putih itu juga menyoroti aktivitas kapal induk China yang semakin intensif di Pasifik, serta kerja sama militer Korea Utara-Rusia yang kian erat. Ancaman keamanan di Asia Timur memang nyata dan semakin kompleks. Namun, jika Jepang hanya merespons dengan memperbesar anggaran militer tanpa upaya diplomasi preventif, risiko terjebak dalam siklus perlombaan senjata yang tak berkesudahan menjadi semakin besar. Pertanyaannya, mampukah pemerintahan Takaichi menyeimbangkan ambisi pertahanan dengan keterbatasan fiskal dan tuntutan publik yang sudah terbebani pajak?