Kualitas Pemerintahan Jadi Pembeda Negara Maju di Tengah Gejolak Global: Pesan Singapura untuk Vietnam

Di tengah erosi tatanan internasional yang berbasis aturan dan meningkatnya persaingan geopolitik, kualitas serta kapabilitas pemerintahan akan semakin menjadi pembeda antara negara yang berhasil dan yang tertinggal. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Layanan Publik Singapura, Chan Chun Sing, dalam Dialog Strategis Singapura-Vietnam yang perdana di Conrad Singapore Marina Bay, Selasa (25/8).

Chan, yang juga menjabat Menteri Pertahanan, menekankan bahwa institusi yang kuat memungkinkan negara mengantisipasi perubahan dan beradaptasi saat guncangan eksternal terjadi. "Konsistensi kebijakan, efektivitas regulasi, dan kualitas layanan publik sangat menentukan daya saing ekonomi. Para pelaku bisnis mempertimbangkan faktor-faktor ini saat memutuskan tempat investasi jangka panjang," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik memberi pemerintah legitimasi untuk membangun konsensus, menggerakkan masyarakat, dan melakukan reformasi sulit yang manfaatnya baru terasa bertahun-tahun kemudian.

Dialog yang digagas di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara ini juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, serta Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Josephine Teo. Dalam forum tersebut, kedua menteri luar negeri menandatangani perjanjian program kunjungan belajar dan program pendidikan eksekutif bagi pejabat senior Partai Komunis Vietnam untuk periode 2027-2029. Selain itu, dikeluarkan pula pernyataan bersama tentang strategi konektivitas teknologi Vietnam-Singapura.

Chan menyebut platform ini sebagai wadah berwawasan ke depan untuk bertukar pandangan secara terbuka mengenai tantangan yang muncul, serta mengidentifikasi area kerja sama bilateral dan regional. Senada, Tran Cam Tu, Sekretaris Tetap Sekretariat Komite Sentral Partai Komunis Vietnam yang menjadi co-chair, menilai dialog ini mencerminkan kepercayaan politik yang semakin dalam dan pentingnya hubungan kedua negara. Ia menyatakan Vietnam tertarik mempelajari pengalaman Singapura dalam membangun administrasi modern dan tata kelola nasional yang efektif, termasuk kaderisasi kepemimpinan.

Chan menggarisbawahi bahwa baik Singapura maupun Vietnam sama-sama merasakan dampak melemahnya tatanan internasional. "Selama beberapa dekade, kami diuntungkan oleh tatanan internasional yang terbuka dan berbasis aturan, integrasi ekonomi yang dalam, serta lingkungan regional yang stabil. Kini, banyak dari kondisi itu mulai melemah," katanya. Sebagai ekonomi kecil dan terbuka yang bergantung pada perdagangan, kedua negara merasakan pergeseran ini secara akut. Batas antara kebijakan ekonomi, teknologi, dan keamanan nasional menjadi kabur, sementara rantai pasok dan keputusan investasi turut dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan keamanan.

Chan juga menyoroti perubahan aspirasi generasi muda yang tumbuh dalam kondisi berbeda dari orang tua dan kakek-nenek mereka. Ekspektasi terhadap pekerjaan, masyarakat, dan pemerintahan pun berubah. Sementara itu, kecerdasan buatan (AI) dan teknologi baru menawarkan peluang besar bagi produktivitas, tetapi juga menghadirkan risiko dan kesenjangan baru. "Pertanyaannya, bagaimana kita terus memerintah dengan baik di lingkungan yang lebih volatil dan penuh persaingan? Bagaimana menyiapkan pemimpin generasi berikutnya untuk menghadapi lingkungan yang jauh lebih kompleks?" tanyanya.

Menjawab pertanyaan itu, Chan menegaskan bahwa kepemimpinan harus berakar pada nilai yang benar dan rasa stewardship yang kuat. "Keputusan tersulit dalam pemerintahan jarang berupa pilihan sederhana antara benar dan salah, melainkan melibatkan prioritas yang saling bersaing. Kita perlu menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan kepentingan generasi mendatang, peluang ekonomi dengan risiko, serta kepentingan beragam kelompok masyarakat," jelasnya. Singapura, menurutnya, menaruh perhatian besar pada identifikasi dan pengembangan pemimpin yang berintegritas, memiliki penilaian baik, dan berorientasi jangka panjang, namun tetap membumi dan terhubung dengan masyarakat.

Dalam era digital, Chan mengingatkan pentingnya membangun kepercayaan melalui penanganan keamanan siber, penipuan, dan misinformasi, serta perlindungan data warga. Ia juga menyerukan pendekatan bersama dan interoperabilitas yang lebih besar secara internasional untuk membuka potensi AI, memfasilitasi arus data lintas batas, dan mengintegrasikan ekonomi digital. "Ini akan menciptakan peluang bagi pelaku usaha, terutama UKM, dan memungkinkan warga menikmati layanan yang lebih mulus," katanya.

Bagi Indonesia, pernyataan Chan menegaskan bahwa kualitas institusi dan kepercayaan publik bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan konkret untuk menarik investasi dan menjaga stabilitas di tengah rivalitas AS-China. Pengalaman Singapura dalam membangun birokrasi yang adaptif dan pemimpin yang berwawasan luas bisa menjadi pelajaran berharga. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap meniru langkah serupa dalam memperkuat meritokrasi dan tata kelola digitalnya?