Bangkok Bantah Tuduhan Phnom Penh: Perang Informasi di Perbatasan Thailand-Kamboja Memanas

Bangkok, 25 Agustus 2026 — Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja kembali memanas setelah pejabat tinggi militer Thailand secara terbuka membantah tuduhan Kamboja yang menyebut Thailand sebagai agresor dan pelanggar Memorandum of Understanding (MoU) 2000. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin (24/8), Asisten Panglima Angkatan Udara Thailand, Marsekal Udara Prapas Sornchaidee, yang juga menjabat direktur Pusat Informasi Bersama Thailand-Kamboja (JIC), menegaskan bahwa tuduhan semacam itu harus diuji dengan fakta yang dapat diverifikasi, bukan sekadar diulang-ulang hingga terkesan benar.

Prapas menekankan bahwa pihak yang menuduh Thailand melakukan agresi, kebrutalan, atau tindakan tidak manusiawi harus mampu menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang memulai, dan bukti apa yang dapat diperiksa secara independen. Ia juga menyayangkan narasi yang hanya menyoroti respons Thailand tanpa menyertakan rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Menurutnya, untuk menentukan pihak mana yang memicu kekerasan, seluruh kronologi harus ditelaah secara utuh.

Thailand, kata Prapas, tidak menginginkan pertempuran dan tidak memiliki kebijakan untuk menyerang atau menduduki wilayah negara tetangga. Namun, serangan terhadap pasukan Thailand dan penggunaan roket BM-21 yang menghantam kawasan sipil di Thailand, yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, adalah fakta yang tidak boleh dihilangkan dari narasi. “Ketika rakyat, personel, dan wilayah Thailand terancam, negara memiliki kewajiban untuk membela diri,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh Thailand semata-mata untuk pertahanan diri, merespons dan menghentikan ancaman, serta melindungi warga sipil dan kedaulatan Thailand, bukan untuk mencelakai warga sipil Kamboja.

Prapas juga mengingatkan Kamboja untuk meninjau kembali pernyataan bersama yang dikeluarkan pada 27 Desember 2025. Tujuan utama pernyataan itu adalah mengurangi ketegangan, menjaga gencatan senjata, dan mencegah eskalasi. Salah satu prinsipnya adalah pasukan kedua belah pihak harus tetap berada di posisi masing-masing. Tidak ada pihak yang boleh memindahkan personel atau memanfaatkan situasi pasca-gencatan senjata untuk mendapatkan keuntungan militer sepihak. Menanggapi tuduhan bahwa Thailand tidak menghormati MoU 2000, Prapas mempertanyakan bukti apa yang mendukung klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa mengklaim hak teritorial atau mempublikasikan peta berdasarkan interpretasi sepihak tidak otomatis menjadikan wilayah sengketa sebagai bagian dari negara tersebut. “Di mana kedua belah pihak masih berselisih mengenai suatu wilayah, langkah yang benar adalah menggunakan mekanisme yang disepakati bersama oleh kedua negara. Satu pihak tidak bisa begitu saja menyatakan, 'Ini wilayah saya, dan siapa pun yang berada di sini adalah agresor,'” tegasnya.

Lebih jauh, Prapas memperingatkan agar korban sipil tidak dijadikan alat dalam perang informasi. Thailand menyesalkan hilangnya nyawa warga sipil di semua pihak, tetapi kerugian tersebut tidak boleh digunakan untuk melegitimasi narasi satu pihak sementara pihak lain dicap brutal atau tidak manusiawi tanpa merujuk pada rangkaian peristiwa yang lengkap. Ia mengajak masyarakat internasional untuk mengajukan pertanyaan kunci: siapa yang pertama kali menggunakan senjata, senjata apa yang dipakai, dari mana ditembakkan, apa target yang dimaksud, bagaimana warga sipil terkena dampak, dan apa yang dilakukan masing-masing pihak untuk melindungi penduduk sipil.

Menanggapi klaim bahwa “dunia tahu siapa yang benar dan siapa yang salah”, Prapas menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh berbicara atas nama komunitas internasional. Negara yang yakin dengan versinya harus menyerahkan bukti, kronologi lengkap, koordinat, dan informasi lain yang dapat diverifikasi ke mekanisme yang sesuai. “Siapa yang benar dan siapa yang salah tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, siapa yang paling sering menuduh pihak lain, atau berapa banyak pernyataan dan unggahan media sosial yang dipublikasikan,” katanya.

Prapas menutup dengan menegaskan bahwa perdamaian sejati menuntut penghentian provokasi, baik di lapangan maupun di ruang informasi. Thailand dan Kamboja berbagi perbatasan dan harus terus hidup berdampingan. “Jika ada keinginan tulus untuk bernegosiasi, provokasi harus dihentikan, bahasa yang menciptakan kebencian harus dikurangi, dan tuduhan sepihak yang disajikan sebagai fakta harus diakhiri,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan apakah Kamboja benar-benar ingin menyelesaikan sengketa melalui negosiasi atau justru menggunakan meja perundingan sebagai latar belakang kampanye informasi sambil terus menggambarkan Thailand sebagai agresor.

Bagi Indonesia, konflik ini menjadi pengingat pentingnya diplomasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang damai di kawasan Asia Tenggara. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia berkepentingan untuk mendorong kedua negara kembali ke jalur dialog dan menahan diri dari provokasi yang dapat mengganggu stabilitas regional. Pertanyaannya, akankah kedua pihak mampu menahan diri dan mematuhi mekanisme yang ada, atau justru eskalasi semakin sulit dikendalikan? Jawabannya akan menentukan masa depan hubungan bilateral dan kredibilitas ASEAN dalam menjaga perdamaian di kawasan.