Jepang Siap Integrasikan AI ke Sistem Komando Pasukan Bela Diri, Manusia Tetap Pemegang Kendali

Pemerintah Jepang mulai mengkaji penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem komando dan kendali Pasukan Bela Diri (SDF). Langkah ini diambil untuk mempercepat pengambilan keputusan di medan perang, terutama dalam menilai situasi dan memilih target secara lebih akurat.

Rencana tersebut akan dimasukkan dalam permintaan anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun fiskal 2027 sebagai "item request" tanpa angka pasti. Kebijakan ini juga akan dituangkan dalam tiga dokumen keamanan nasional, termasuk Strategi Keamanan Nasional, yang direvisi hingga akhir tahun. Ini merupakan pertama kalinya AI diintegrasikan ke dalam sistem komando SDF, menandai pergeseran signifikan dalam postur pertahanan Jepang.

Dalam implementasinya, sistem pendukung keputusan berbasis AI akan dikembangkan di Komando Operasi Gabungan yang membawahi angkatan darat, laut, dan udara. Salah satu kandidat utama adalah Maven Smart System buatan Palantir Technologies, perusahaan analitik data asal Amerika Serikat. Sistem ini dikenal mampu mengintegrasikan data dari satelit dan sumber lain untuk mengidentifikasi target serangan secara instan, dan telah digunakan dalam serangan militer AS ke Iran.

Selain mengandalkan teknologi asing, Jepang juga berupaya membangun "AI orchestrator" untuk memastikan "kedaulatan AI"—kemampuan memilih dan mengoperasikan AI secara mandiri tanpa bergantung pada negara atau perusahaan tertentu. Sakana Fugu, produk dari startup lokal Sakana AI, menjadi kandidat utama. Sistem ini berfungsi sebagai pusat komando yang mengoordinasikan berbagai AI dan memilih yang paling sesuai berdasarkan tingkat kesulitan dan kerahasiaan tugas.

Pemerintah juga akan menyiapkan "cloud Kementerian Pertahanan" untuk menangani informasi sensitif, serta jaringan komunikasi yang tangguh meski terjadi gangguan saat darurat. AI akan dimanfaatkan untuk deteksi target, analisis citra satelit, hingga dukungan logistik seperti prediksi kebutuhan pasokan. Langkah ini diharapkan mengurangi beban personel dan mendorong efisiensi operasional.

Kekhawatiran etis terkait penggunaan AI militer, seperti risiko salah identifikasi target dan ketidakjelasan tanggung jawab, menjadi perhatian. Namun, seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa AI bermanfaat untuk berperang dengan biaya lebih efisien, dan menegaskan bahwa manusia tetap memegang kendali akhir. "Masalah etika tergantung pada bagaimana AI digunakan. Manusia pada akhirnya akan tetap mengendalikan," ujarnya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat meningkatnya adopsi AI di kawasan Asia. Meski Indonesia belum memiliki sistem militer secanggih Jepang, tren ini menunjukkan bahwa negara-negara mulai mengandalkan AI untuk pertahanan. Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip etika, serta memastikan bahwa penggunaan AI tidak melanggar hukum humaniter internasional.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana AI dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan militer yang krusial. Apakah negara-negara lain akan mengikuti langkah Jepang, atau justru menetapkan regulasi ketat untuk membatasi peran AI di medan perang? Jawabannya akan menentukan arah peperangan modern di era digital.