Perang Dagang AS-Kanada Memanas: Gedung Putih Peringatkan Dampak 'Menghancurkan', Ottawa Siap Balas

Washington secara resmi memberlakukan tarif baru sebesar 50 persen untuk produk-produk Kanada senilai sekitar US$20 miliar, menyusul gagalnya negosiasi dagang pada Jumat lalu. Langkah ini disebut-sebut akan berdampak "menghancurkan" bagi ekonomi Kanada, yang selama ini mengandalkan Amerika Serikat sebagai pasar utama untuk sekitar 70 persen ekspornya. Ketegangan ini tidak hanya mengguncang hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga berpotensi memicu gejolak di pasar global, termasuk kawasan Asia Tenggara.

Menteri Transportasi AS, Sean Duffy, dalam wawancara dengan Fox News Sunday, menegaskan bahwa Kanada tidak akan pernah menang dalam perang dagang melawan Amerika Serikat. "Mereka bodoh jika berpikir bisa menang melawan Donald Trump," ujarnya. Duffy juga memprediksi Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, akan segera kembali ke meja perundingan karena dampak ekonomi yang akan ditanggung negaranya sangat besar. Namun, Carney justru menunjukkan sikap sebaliknya. Pada Sabtu, ia mengumumkan tarif balasan terhadap produk-produk AS, terutama baja dan susu, yang akan berlaku mulai 8 September.

Ketegangan ini bermula dari tuntutan mendadak AS yang dianggap tidak masuk akal oleh Ottawa, termasuk pembatasan perjanjian dagang Kanada dengan negara lain dan ancaman terhadap bahasa Prancis serta budaya Quebec. "Kita sedang berperang ketika diserang. Kami diserang," tegas Carney. Sementara itu, Trump merespons dengan nada sinis di Truth Social, menuduh Kanada ingin mendapatkan keuntungan seperti negara bagian AS tanpa mau menjadi bagian dari Amerika Serikat. Ia juga menyoroti tarif yang selama ini dikenakan Kanada pada produk pertanian AS.

Konflik ini merupakan puncak dari memburuknya hubungan kedua negara sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025. Trump bahkan sempat berulang kali menggoda gagasan menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51. Bagi Carney, hubungan bilateral tidak akan pernah sama lagi, dan Kanada harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Sikap keras Carney ini justru mendapat dukungan luas di dalam negeri, karena dianggap berani melawan tekanan Washington. "Kami punya pengganggu di Washington, tapi Kanada tidak akan tinggal diam," ujar Stuart Edwards, seorang pensiunan guru di Fort Erie, Ontario, dekat Jembatan Perdamaian yang menjadi simbol perdagangan kedua negara.

Dalam perundingan sebelumnya, Kanada sebenarnya mencari keringanan dari tarif AS untuk mobil, baja, dan aluminium yang telah memukul perekonomiannya. Namun, AS justru menawarkan pengurangan tarif untuk komoditas tersebut dengan syarat Kanada memberikan perlakuan khusus, seperti yang diungkapkan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, kepada New York Times. Greer mengklaim tawaran itu akan memberikan Kanada "perlakuan paling istimewa" dibanding mitra dagang AS lainnya. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Ottawa karena dianggap terlalu membatasi ruang gerak Kanada.

Kegagalan negosiasi ini juga menimbulkan pertanyaan besar bagi negara-negara lain yang bergantung pada pasar AS, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan mitra dagang utama AS seperti Kanada, ketegangan ini bisa menjadi preseden bagi kebijakan proteksionis AS yang semakin agresif. Indonesia, yang tengah berupaya meningkatkan ekspor ke AS, perlu mencermati dinamika ini. Apakah Washington akan menerapkan pendekatan serupa terhadap negara-negara berkembang? Atau justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi celah pasar yang ditinggalkan Kanada? Yang jelas, perang dagang ini menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu mitra dagang adalah risiko besar, sebuah pelajaran yang relevan bagi Indonesia yang tengah mendiversifikasi pasar ekspornya.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Kanada akan bertahan, tetapi juga bagaimana negara-negara lain akan merespons agresivitas dagang AS. Jika Trump terus menggunakan tarif sebagai senjata politik, dunia mungkin akan menyaksikan fragmentasi perdagangan yang lebih dalam. Bagi Indonesia, momen ini bisa menjadi pengingat untuk memperkuat kemitraan regional dan mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal. Namun, apakah Jakarta akan mengambil langkah tersebut sebelum terlambat?