Prabowo Perluas Operasi Karhutla ke Sumatera: Riau Jadi Pintu Masuk, 2.894 Titik Panas Terdeteksi

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Provinsi Riau dalam waktu dekat sebagai titik awal peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pemantauan serupa yang dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah beberapa hari terakhir, ketika ratusan titik api masih menyala di sejumlah wilayah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataan resminya, Senin (24/8), mengungkapkan bahwa kunjungan presiden akan menyasar tiga provinsi dengan beban karhutla terberat: Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Keputusan ini diambil setelah data terbaru dari sistem SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan konsentrasi hotspot yang masih tinggi di wilayah tersebut, dengan total 2.894 titik panas di sepuluh provinsi Sumatera.

Skala daruratnya tidak bisa diremehkan. Sumatera Selatan mencatat 1.410 titik panas, menjadikannya zona paling kritis, sementara Riau dan Jambi masing-masing memiliki 480 dan 425 titik. Luas lahan yang terbakar di Sumatera tahun ini telah mencapai 36.047,64 hektare, angka yang hampir setara dengan luas Kota Administrasi Jakarta Timur. Kondisi ini diperparah oleh kualitas udara yang memburuk di sejumlah kota; Pekanbaru mencatat indeks kualitas udara (AQI) 225 atau masuk kategori sangat tidak sehat, sementara Jambi dan Palembang berada di level 187 dan 180.

Prasetyo menegaskan bahwa kunjungan presiden bukan sekadar seremoni. "Kunjungan ini akan menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap," ujarnya. Ia menambahkan bahwa hasil evaluasi di Kalimantan menunjukkan percepatan penanganan mulai membuahkan hasil, termasuk penambahan armada water bombing, penebalan personel darat dari TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi warga.

Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman. Presiden telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang lalai. Aparat penegak hukum, menurut Prasetyo, telah memulai penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar atau gagal menjaga lahannya. Ini sinyal penting bagi pelaku industri berbasis lahan, terutama di sektor perkebunan dan kehutanan, bahwa pengawasan akan diperketat.

Penanganan karhutla di Sumatera memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan Kalimantan. Wilayah ini didominasi lahan gambut yang api dapat menjalar di bawah permukaan dan kembali muncul setelah pemadaman. Prasetyo menyoroti perlunya pemadaman, pembasahan, dan penyisiran secara berulang untuk memastikan api benar-benar padam. Operasi modifikasi cuaca (OMC) juga terus digalakkan untuk memicu hujan buatan, sementara patroli darat diperkuat untuk mencegah munculnya titik api baru.

Bagi Indonesia, karhutla bukan hanya bencana ekologis, tetapi juga ekonomi dan diplomatik. Asap yang menyebar lintas batas kerap memicu protes dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, sementara kerugian ekonomi akibat kabut asap bisa mencapai triliunan rupiah—belum termasuk biaya kesehatan masyarakat yang terdampak. Langkah presiden yang turun langsung ke lapangan diharapkan mampu memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif, sekaligus mengirim pesan bahwa pemerintah serius menuntaskan masalah yang berulang setiap musim kemarau ini.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah penegakan hukum terhadap korporasi lalai benar-benar berjalan tanpa pandang bulu? Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa banyak kasus karhutla berakhir tanpa sanksi berat. Dengan pengawasan yang diperkuat dan perhatian langsung presiden, publik menanti apakah ada terobosan nyata atau sekadar operasi temporer yang mereda seiring datangnya musim hujan.