Tarif Baru AS Dinilai Jadi Alat Pecah Belah Kanada, Ottawa Siap Balas

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan bahwa gelombang tarif baru yang dijatuhkan Amerika Serikat bukan sekadar kebijakan dagang, melainkan senjata politik untuk mengoyak solidaritas negaranya. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (22/8), Carney menyebut langkah Washington sebagai salah perhitungan besar dan berkomitmen membalas dengan tarif setara yang mulai berlaku 8 September.

Carney menilai tarif yang dirancang AS sengaja menyasar sektor-sektor sensitif seperti baja, produk susu, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, pulp, kertas, hingga elektronik. Menurut dia, pilihan komoditas itu bukan kebetulan—semuanya merupakan tulang punggung ekonomi sejumlah provinsi Kanada. Dengan menekan titik-titik tersebut, AS dianggap mencoba memicu ketidakpuasan domestik dan meretakkan dukungan publik terhadap pemerintah federal.

“Tarif baru AS dirancang untuk menyakiti dan memecah belah kita. Ini salah perhitungan karena warga Kanada akan selalu saling menjaga,” ujar Carney, seperti dikutip kantornya. Pernyataan itu muncul di tengah kebuntuan negosiasi dagang yang semakin dalam. Ottawa telah menangguhkan sementara pembicaraan dengan Washington setelah AS mengajukan tuntutan yang dinilai tidak masuk akal. Sebaliknya, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menuduh Kanada mundur di menit-menit akhir dari kesepakatan yang nyaris rampung—sebuah klaim yang tidak didukung rincian konkret.

Ketegangan ini terjadi di bawah payung United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), perjanjian yang mulai berlaku 2020 dan mengatur sebagian besar arus barang di kawasan Amerika Utara. Greer menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Trump, Kanada sebenarnya telah menikmati tarif terendah dibanding eksportir besar lain ke pasar AS. Namun, perubahan sikap Ottawa dinilai mengacaukan keseimbangan yang telah dibangun dengan susah payah.

Bagi Indonesia, konflik dagang dua negara adidaya ekonomi ini memiliki resonansi yang tidak bisa diabaikan. AS dan Kanada sama-sama mitra dagang penting bagi Jakarta, terutama untuk komoditas seperti gandum, kedelai, dan produk teknologi. Jika tarif balasan memicu kenaikan harga di pasar global, Indonesia berpotensi mengalami tekanan impor yang berujung pada inflasi barang pangan dan biaya produksi industri.

Lebih jauh, perseteruan ini memperlihatkan betapa rapuhnya arsitektur perdagangan multilateral yang selama ini menjadi sandaran negara berkembang. Pengalaman Kanada—negara yang secara historis dekat dengan AS—menjadi pelajaran bahwa sekutu terdekat pun tidak kebal dari kebijakan proteksionis. Bagi Indonesia yang tengah gencar menjalin perjanjian dagang bilateral, kasus ini menegaskan pentingnya diversifikasi mitra dan penguatan ketahanan ekonomi domestik.

Di sisi lain, sikap tegas Carney mempertahankan kedaulatan atas mineral kritis patut menjadi catatan. Kanada menolak menyerahkan akses eksklusif atas sumber daya yang menjadi rebutan dalam transisi energi global. Ini sejalan dengan semangat Indonesia yang juga ingin mengolah nikel dan bauksit di dalam negeri. Namun, pertanyaannya: apakah negara berkembang punya daya tawar sekuat Kanada ketika berhadapan dengan tekanan ekonomi AS?

Hingga saat ini, belum ada sinyal kompromi dari kedua belah pihak. Washington bersikukuh bahwa tawaran terbaiknya telah diberikan, sementara Ottawa menilai tidak ada ruang untuk bernegosiasi di bawah tekanan. Dengan tenggat tarif balasan yang tinggal dua pekan lagi, dunia usaha di kedua negara—dan juga di negara ketiga seperti Indonesia—harus bersiap menghadapi gejolak pasar yang lebih luas. Apakah ini akan menjadi babak baru perang dagang yang berkepanjangan, atau justru membuka jalan bagi negosiasi ulang yang lebih realistis?