Krisis Gas Bangladesh: Pabrik Pupuk Tutup, Warga Padam, dan Ancaman Pangan Asia
Baca dalam 60 detik
- Bangladesh kehilangan pasokan gas domestik yang memadai, memaksa enam pabrik urea besar berhenti beroperasi dan memicu pemadaman listrik berkepanjangan.
- Krisis ini berakar pada penurunan produksi lapangan tua dan kurangnya investasi eksplorasi, diperparah oleh konflik geopolitik yang menghambat impor.
- Dampaknya meluas ke rumah tangga dan transportasi, memicu protes serta menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan energi dan pangan di kawasan Asia Selatan.

Pabrik pupuk Ashuganj, salah satu ikon industri Bangladesh, kini hanya menyisakan rangka besi yang berkarat. Lebih dari setahun mesin-mesinnya tak lagi bergeming, korban dari krisis gas alam yang melumpuhkan sektor industri, memicu pemadaman listrik, dan memanaskan protes jalanan. Padahal, pabrik milik negara ini pernah menjadi tulang punggung produksi urea bagi 170 juta penduduk, dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton per hari dan menyerap 1.200 tenaga kerja.
Penutupan Ashuganj pada Maret 2025 bukan kasus isolatif. Sedikitnya enam pabrik urea besar di Bangladesh terpaksa berhenti atau membatasi operasi akibat kelangkaan gas. Penyebabnya berlapis: penurunan produksi dari ladang-ladang tua yang tidak diimbangi investasi eksplorasi, sementara konflik AS-Iran mempersempit jalur impor dari Timur Tengah. Kondisi ini memaksa negara yang pada 2018 nyaris swasembada gas untuk bergantung pada pasokan impor, terutama dari Qatar.
Dampaknya tidak berhenti di gerbang pabrik. Rumah tangga yang hanya mengonsumsi sekitar sepersepuluh gas nasional ikut merasakan pahitnya. Nargis Begum, warga dekat pabrik Ashuganj, mengaku tak pernah mendapat pasokan gas semalaman penuh. Banyak keluarga di pedesaan beralih ke tungku kayu, sementara pemadaman listrik membuat mereka terpanggang dalam kelembapan tropis tanpa kipas. โTidak ada kepastian listrik. Tadi malam saja padam tiga atau empat kali,โ tuturnya.
Para pengemudi becak bermesin gas juga turun ke jalan, memblokir akses setelah berjam-jam mengantre bahan bakar. Aksi ini menjadi simbol frustrasi yang meluas, tidak hanya soal energi, tetapi juga mata pencaharian. Serikat pekerja menegaskan bahwa pengangguran akibat penutupan pabrik mengancam industri yang terkait erat dengan ketahanan pangan. โAnda tidak bisa membiarkan pabrik-pabrik ini mati dan membusuk begitu saja,โ ujar Md Abu Kawsar, pemimpin serikat buruh.
Krisis ini sebenarnya telah berakar sejak bertahun-tahun. Para ahli menilai pemerintahan berturut-turut gagal berinvestasi memadai dalam eksplorasi dan pemeliharaan ladang gas. Akibatnya, produksi domestik merosot tajam sementara permintaan terus meningkat. Bangladesh kini berada di persimpangan: apakah mampu menarik investasi asing untuk revitalisasi sektor hulu, atau justru semakin terpuruk dalam ketergantungan impor yang rapuh.
Bagi Indonesia, krisis ini menjadi cermin yang tidak nyaman. Sebagai negara dengan produksi gas yang juga mengandalkan lapangan tua, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam menjaga pasokan untuk industri pupuk dan kelistrikan. Kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintah harus diimbangi dengan kepastian pasokan bahan baku. Jika tidak, bukan tidak mungkin nasib pabrik-pabrik pupuk di tanah air mengikuti jejak Ashuganj.
Ke depan, pertanyaan besar menggantung: akankah Bangladesh mampu bangkit dari krisis ini dengan reformasi sektor energi yang komprehensif, atau justru menjadi studi kasus tentang bahaya menunda investasi infrastruktur vital? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan industri pupuk negara itu, tetapi juga stabilitas pangan bagi jutaan warganya.


