Pramono Anung Putuskan Rehabilitasi Sekolah Rusak Jakarta Dimulai September 2026
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI menargetkan konstruksi sekolah rusak tahap awal berjalan pada September 2026, dengan prioritas pada empat gedung paling kritis.
- Anggaran penanganan mencapai Rp249 miliar, bersumber dari APBD perubahan dan kompensasi pelampauan KLB, bukan hanya APBD murni.
- Tim inventarisasi dibentuk untuk memetakan seluruh gedung sekolah dalam sebulan, menjadi dasar keputusan rehabilitasi, relokasi, atau pembangunan ulang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan pembangunan kembali sejumlah sekolah yang rusak berat di ibu kota akan mulai berjalan pada September 2026. Keputusan ini diumumkan di Balai Kota, Rabu (19/8/2026), sebagai jawaban atas desakan publik yang mencemaskan keselamatan siswa di tengah kondisi bangunan yang memprihatinkan.
Langkah ini bukan sekadar perbaikan rutin. Dari 22 sekolah yang telah mengantongi rekomendasi teknis untuk rehabilitasi total, hanya tujuh yang mendapat alokasi APBD 2026-2027. Empat sekolah dengan kerusakan paling parah—termasuk SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11—akan dipercepat penanganannya tahun ini. Percepatan ini dinilai krusial mengingat risiko keselamatan yang mengintai para siswa dan tenaga pendidik setiap hari.
Yang menarik, pembiayaan proyek ini tidak hanya bertumpu pada anggaran daerah. Pramono mengungkapkan bahwa sebagian dana akan ditarik dari mekanisme Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yakni kompensasi yang dibayarkan pengembang ketika melampaui batas kepadatan bangunan. "Bahkan, anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar dari pada apa yang diusulkan," ujarnya, menandakan adanya ruang fiskal yang lebih longgar dari perkiraan awal.
Kebutuhan dana untuk empat sekolah prioritas diperkirakan menembus Rp249 miliar, mencakup konstruksi, jasa konsultansi, hingga sewa alat berat. Angka ini belum termasuk biaya untuk 18 sekolah lain yang menyusul. Dengan total 22 sekolah yang harus ditangani, publik mulai mempertanyakan apakah skema kompensasi KLB mampu menutup seluruh kebutuhan—atau hanya menjadi solusi jangka pendek yang menunda masalah.
Untuk memastikan tidak ada sekolah yang terlewat, Pemprov DKI membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah. Tim ini diberi waktu satu bulan untuk memeriksa seluruh gedung sekolah di Jakarta, sekaligus memverifikasi status tanah dan bangunan. Hasilnya akan menjadi dasar penentuan prioritas: apakah direhabilitasi, dibangun ulang, dibeli lahannya, atau direlokasi. Ini adalah langkah penting mengingat banyak sekolah di Jakarta berdiri di atas lahan dengan status hukum yang rumit.
Bagi warga Jakarta, kabar ini membawa angin segar, tetapi juga menyisakan pekerjaan rumah. Relokasi siswa SDN Kebayoran Lama yang sempat direncanakan dalam waktu dekat kini bisa dijadwalkan ulang seiring dimulainya konstruksi. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah timeline September 2026 akan benar-benar dipatuhi, mengingat sejarah proyek infrastruktur publik yang kerap molor? Pengawasan ketat dari publik dan media menjadi kunci agar janji ini tidak kembali menjadi wacana belaka.



