Hunian Vertikal Manggarai: Jalan Baru MBR Miliki Rumah di Tengah Kota

Pemerintah resmi memulai pembangunan hunian vertikal di Manggarai, Jakarta, Jumat (tanggal), sebuah langkah konkret untuk menjawab kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian integral dari Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Berbeda dengan program rumah subsidi konvensional yang umumnya dibangun di pinggiran kota, hunian Manggarai menawarkan lokasi yang sangat strategis—dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan transportasi. Qodari menjelaskan, desain hunian ini sengaja dibuat vertikal untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas. Lahan yang digunakan merupakan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara pembiayaan proyek didukung penuh oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Sinergi antarlembaga ini dinilai sebagai terobosan penting. Dengan memanfaatkan aset BUMN dan dukungan bank milik negara, pemerintah berupaya menekan biaya produksi sehingga hunian tetap terjangkau bagi MBR. Lebih dari sekadar menyediakan rumah, proyek ini juga dirancang untuk mengurangi beban biaya transportasi penghuni. Lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan memungkinkan penghuni menghemat pengeluaran harian, sebuah faktor yang kerap menjadi beban ganda bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Qodari menyampaikan kekagumannya terhadap kualitas desain yang ditampilkan dalam maket proyek. Menurutnya, desain modern dan berkualitas menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga memastikan hunian yang layak huni. "Kita doakan supaya pembangunan berjalan sesuai rencana dan bisa dialokasikan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar berhak," ujarnya, menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran hunian.

Kehadiran proyek ini juga menjadi angin segar bagi pasar properti nasional. Di tengah tren kenaikan harga rumah yang semakin tidak terjangkau, terutama di kota-kota besar, model hunian vertikal seperti ini dapat menjadi alternatif yang realistis. Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada pembangunan fisik, melainkan pada mekanisme seleksi calon penghuni dan keberlanjutan pemeliharaan bangunan. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa hunian vertikal untuk MBR sering menghadapi masalah sosial dan teknis jika tidak dikelola dengan baik.

Bagi Indonesia, proyek Manggarai ini akan menjadi uji coba penting. Jika berhasil, model ini dapat direplikasi di kota-kota lain yang memiliki aset lahan BUMN serupa, seperti Surabaya, Bandung, atau Medan. Pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki kapasitas untuk mengelola kompleksitas sosial dan teknis hunian vertikal dalam skala besar? Keberhasilan proyek ini tidak hanya akan diukur dari selesainya pembangunan, tetapi juga dari kualitas hidup penghuninya dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.