Mendagri Turun ke Ende: Evakuasi Korban dan Pemulihan Infrastruktur Jadi Prioritas Pascagempa NTT

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian langsung terjun ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan penanganan pascagempa berjalan cepat dan tepat sasaran. Dalam kunjungannya, ia menegaskan bahwa evakuasi korban dan pemulihan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama, mengingat banyak warga yang masih bergantung pada layanan listrik, jalan, dan komunikasi yang sempat terputus.

Langkah ini bukan sekadar seremonial. Tito mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh di sejumlah titik terdampak, termasuk memeriksa kondisi infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Ia juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait serta Kepala BNPB untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan. "Kita harus tahu titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU segera perbaiki," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah masih adanya kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur yang belum tersentuh aliran listrik. Tito tidak tinggal diam; ia langsung menghubungi Direktur Utama PLN dan meminta tim teknis segera turun. "Saya langsung menelepon Dirut PLN, timnya turun langsung," katanya, menunjukkan bahwa respons cepat menjadi kunci dalam situasi darurat seperti ini.

Selain infrastruktur, keselamatan warga menjadi prioritas pada tahap awal. Masyarakat yang sakit harus segera mendapat pengobatan, dan kebutuhan dasar keluarga terdampak harus dipenuhi. "Prioritas utama, evakuasi dan menolong korban, dan memulihkan infrastruktur dasar... listrik, internet, komunikasi ya, kemudian jalan, akses, harus dibuka," tegas Tito. Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan jembatan dan penyediaan air minum sebagai kebutuhan yang paling mendesak.

Pemerintah menyadari bahwa penanganan bencana tidak bisa selesai dalam semalam. Tito menjelaskan, prosesnya akan berlangsung bertahap: setelah kebutuhan darurat tertangani, masa transisi akan dimulai sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada fase ini, pemerintah akan menentukan langkah permanen berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing infrastruktur, agar penanganan tepat sasaran dan tidak membuang anggaran.

Bagi warga NTT, kehadiran pejabat tinggi negara ini memberikan harapan, tetapi juga menguji konsistensi pemerintah. Pertanyaan besarnya, apakah perbaikan infrastruktur akan selesai sebelum musim hujan tiba? Mengingat Ende dan sekitarnya rawan bencana susulan, percepatan pemulihan bukan hanya soal kenyamanan, melainkan juga keselamatan jiwa. Masyarakat pun diminta bersabar, sambil memastikan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan warga terus berjalan.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan tidak ada lagi kecamatan yang terisolasi akibat putusnya akses. Inspeksi Mendagri ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat realisasi perbaikan, bukan sekadar janji. Akankah evaluasi ini diikuti dengan tindakan nyata yang terukur? Waktu yang akan menjawab, tetapi warga Ende layak mendapat kepastian.