Skandal Ekspo Osaka: Manajer Takenaka Ditangkap, Dugaan Markup Biaya 13,7 Miliar Yen

Osaka, 19 Agustus 2026 – Kepolisian Prefektur Osaka menangkap Tatsumi Kawai, mantan manajer perusahaan konstruksi Takenaka Corp., atas dugaan pelanggaran kepercayaan yang merugikan perusahaan hingga 13,7 juta yen (sekitar Rp1,4 miliar). Penangkapan ini terkait proyek pembangunan Grand Ring, struktur kayu ikonik untuk World Expo 2025 yang digelar di Osaka. Kawai, 61 tahun, diduga menginstruksikan subkontraktor untuk menggelembungkan biaya proyek, lalu mengalihkan sebagian dana untuk kepentingan pribadi.

Kawai sebelumnya menjabat sebagai manajer situs keseluruhan di kantor pusat Takenaka Osaka, bertanggung jawab atas pengawasan konstruksi Grand Ring. Menurut Divisi Investigasi Kedua Kepolisian Prefektur Osaka, Kawai diduga memerintahkan subkontraktor untuk menaikkan tagihan konstruksi, dan polisi meyakini sebagian dana tersebut digunakan untuk merenovasi rumahnya. Penyidik kini tengah mendalami motif dan aliran dana secara menyeluruh.

Grand Ring, yang menjadi simbol Ekspo 2025, merupakan salah satu struktur kayu terbesar di dunia dengan keliling sekitar 2 kilometer. Proyek ini dibagi menjadi tiga seksi oleh Asosiasi Ekspo 2025, dan konstruksi utama selesai pada Agustus 2024. Konsorsium yang dipimpin Takenaka memenangkan kontrak untuk seksi barat sepanjang sekitar 700 meter, mencakup pembangunan sebagian ring dan fasilitas sekitarnya. Nilai kontrak yang telah diselesaikan mencapai sekitar 35 miliar yen (sekitar Rp3,6 triliun).

Kawai sempat tampil dalam liputan televisi terkait Ekspo sebagai penanggung jawab konsorsium. Setelah acara berakhir, proses pembongkaran Grand Ring dan paviliun tengah berlangsung. Penangkapan ini mencoreng reputasi Takenaka, perusahaan yang berdiri sejak 1610 dan telah menggarap sejumlah landmark Jepang seperti Tokyo Tower dan gedung pencakar langit Abeno Harukas. Dengan pendapatan konsolidasi lebih dari 1,61 triliun yen (sekitar Rp166 triliun) pada tahun fiskal 2025, Takenaka termasuk dalam jajaran "super general contractor" Jepang bersama Kajima, Obayashi, Taisei, dan Shimizu.

Perwakilan Takenaka menyampaikan permintaan maaf resmi: "Sungguh disayangkan seorang karyawan ditangkap. Kami mohon maaf atas keresahan yang ditimbulkan. Kami akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan polisi dan menindak tegas setelah fakta terkonfirmasi." Sikap ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga integritas, namun juga menyoroti celah pengawasan internal yang memungkinkan manipulasi biaya terjadi.

Konteks Indonesia: Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola proyek infrastruktur berskala besar, terutama yang melibatkan dana publik. Indonesia, yang kerap menggelar proyek megastruktur seperti IKN atau MRT, perlu memperkuat mekanisme audit independen dan transparansi kontrak untuk mencegah praktik serupa. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa bahkan perusahaan berusia 400 tahun pun tidak kebal terhadap penyalahgunaan wewenang jika pengawasan internal longgar.

Ke depan, penyelidikan polisi akan menentukan apakah ada pihak lain yang terlibat dan apakah praktik serupa terjadi di seksi lain Grand Ring. Pertanyaan yang muncul: apakah ini kasus isolasi atau indikasi budaya korupsi yang lebih sistemik dalam industri konstruksi Jepang? Bagi para pemangku kepentingan, kasus ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas.