Kamboja Bangun Pusat Komando Konservasi Lumba-lumba Mekong, Target Rampung Akhir 2026
Baca dalam 60 detik
- Kamboja menargetkan pusat komando konservasi lumba-lumba Mekong beroperasi akhir 2026, dilengkapi teknologi eDNA dan pemantauan akustik pasif.
- Enam kelahiran lumba-lumba tercatat tahun ini, populasi mencapai 118 ekor, namun satu kematian akibat jerat nelayan menyoroti ancaman yang masih ada.
- Pusat komando ini diharapkan memperkuat patroli 24 jam dan penegakan hukum, sekaligus mendorong ekowisata berbasis komunitas sebagai alternatif mata pencaharian.
Pemerintah Kamboja mempercepat upaya penyelamatan lumba-lumba sungai Mekong dengan membangun pusat komando konservasi terpadu yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Fasilitas ini akan mengintegrasikan teknologi pemantauan canggih dan patroli ketat untuk menekan angka kematian mamalia air tawar yang kini berstatus langka tersebut.
Langkah ini diumumkan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup lumba-lumba Mekong (Orcaella brevirostris) yang populasinya terus menyusut akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal, terutama elektrofishing. Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja menyebut lumba-lumba ini sebagai "harta nasional" yang harus dijaga dari kepunahan.
Dalam kunjungan lapangan ke stasiun konservasi di Kampi, Provinsi Kratie, pada 17 Agustus lalu, Menteri Dith Tina bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Kamboja, Igor Driesmans, menyerahkan tiga perahu patroli baru kepada penjaga sungai. Perahu ini diharapkan memperluas jangkauan pengawasan di kawasan habitat kritis lumba-lumba, yang selama ini kerap menjadi titik rawan praktik penangkapan ilegal.
Pusat komando yang akan dibangun dengan dukungan WWF dan Dana Kerja Sama Khusus Mekong-Lancang ini dirancang untuk memantau aktivitas di sepanjang sungai secara real-time. Teknologi yang diadopsi mencakup analisis DNA lingkungan (eDNA) untuk mendeteksi keberadaan spesies dari sampel air, serta pemantauan akustik pasif (PAM) yang memanfaatkan suara bawah air untuk melacak pergerakan lumba-lumba. Kombinasi kedua teknologi ini dinilai mampu memberikan data akurat bagi para peneliti dan petugas konservasi.
Selain penguatan patroli, pemerintah Kamboja juga mendorong pengembangan ekowisata berbasis komunitas sebagai alternatif mata pencaharian warga setempat. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas penangkapan ikan yang merusak habitat. "Dukungan terhadap ekonomi rumah tangga bertujuan mengurangi ketergantungan penuh pada perikanan, sekaligus mendorong partisipasi dalam konservasi dan pencegahan kejahatan perikanan," demikian pernyataan kementerian.
Upaya konservasi di Kamboja ini mendapat dukungan dari Belgia, Uni Eropa, dan sejumlah mitra pembangunan lainnya. Administrasi Perikanan Kamboja bersama WWF mengelola program perlindungan yang tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga pada keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bagi Indonesia, langkah Kamboja ini menjadi relevan mengingat tantangan serupa dihadapi dalam konservasi mamalia air, seperti duyung di perairan timur Indonesia. Kolaborasi lintas negara dan pemanfaatan teknologi modern dalam pengawasan kawasan konservasi dapat menjadi pelajaran berharga bagi pengelolaan sumber daya alam hayati di tanah air.
Meski langkah ini patut diapresiasi, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah teknologi dan patroli ketat cukup untuk menjamin kelangsungan hidup lumba-lumba Mekong dalam jangka panjang? Ancaman perubahan iklim, sedimentasi, dan penangkapan ikan yang terus berlanjut menuntut komitmen berkelanjutan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah Kamboja, tetapi juga negara-negara di sepanjang aliran sungai Mekong.
