BNPT dan Australia Rancang Kurikulum Perlindungan Ruang Publik untuk ASEAN: Langkah Konkret Hadapi Terorisme Lintas Batas

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Pemerintah Australia meluncurkan inisiatif penyusunan kurikulum pelatihan regional untuk perlindungan ruang publik, menyusul meningkatnya kompleksitas modus operandi terorisme yang kian lintas batas. Langkah ini tidak hanya menjadi respons atas ancaman yang berkembang, tetapi juga upaya strategis membangun standar keamanan bersama di kawasan ASEAN.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Dionisius Elvan Swasono, mengungkapkan bahwa kurikulum ini dirancang sebagai panduan bagi negara-negara ASEAN dalam menghadapi serangan teror yang menyasar tempat keramaian, target rentan, dan infrastruktur kritis. "Panduan ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi negara-negara ASEAN dalam memperkuat keamanan bersama," ujarnya di Jakarta, Rabu. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari lokakarya bertajuk ASEAN–Australia Counter-Terrorism Practical Exchange yang digelar di Bali pada 28–29 Juli 2026.

Lokakarya tersebut mempertemukan 102 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan negara anggota ASEAN, Australia, Sekretariat ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, induk organisasi olahraga, dan sektor swasta. Keberagaman ini menegaskan bahwa penanggulangan terorisme tidak bisa lagi dilakukan secara parsial; dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari aparat keamanan hingga pelaku industri.

Duta Besar Australia untuk Penanggulangan Terorisme, Gemma Huggins, menyambut baik kemitraan ini. Ia menekankan bahwa ancaman terorisme yang terus berkembang menuntut respons yang adaptif dan kolaboratif. "Australia sangat menghargai kemitraan eratnya dengan ASEAN. Seiring dengan terus berkembangnya ancaman terorisme, upaya perlindungan ruang publik, target rentan, dan infrastruktur kritis menuntut kita untuk tetap adaptif, kolaboratif, dan berpandangan ke depan," kata Huggins.

Bagi Indonesia, inisiatif ini memiliki makna strategis ganda. Di satu sisi, Indonesia sebagai tuan rumah dan inisiator menunjukkan kepemimpinan dalam arsitektur keamanan kawasan. Di sisi lain, kurikulum yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia sendiri, dalam memperkuat sistem perlindungan di dalam negeri. Dengan populasi besar dan keragaman aktivitas publik, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengamankan tempat-tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan infrastruktur vital lainnya.

Lebih jauh, kolaborasi Indonesia-Australia ini juga menjadi sinyal bagi negara-negara lain di kawasan untuk meningkatkan kerja sama intelijen dan pertukaran praktik baik. Dengan adanya kurikulum bersama, diharapkan terjadi harmonisasi standar keamanan, sehingga penanganan ancaman terorisme dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Hal ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai pusat pelatihan kontra-terorisme di Asia Tenggara.

Namun, tantangan ke depan tidaklah sederhana. Implementasi kurikulum ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dari setiap negara ASEAN, serta alokasi sumber daya yang memadai. Pertanyaannya, apakah negara-negara dengan kapasitas keamanan terbatas mampu mengadopsi standar yang ditetapkan? Atau akankah kurikulum ini justru menjadi beban baru bagi negara berkembang di kawasan? Jawabannya akan menentukan apakah inisiatif ini benar-benar menjadi tonggak baru dalam menjaga keamanan Asia Tenggara.