Puan Maharani Jamin Rakyat NTT Tidak Sendirian: Bantuan DPR Segera Dikirim
Baca dalam 60 detik
- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen parlemen untuk mendampingi warga NTT pascagempa magnitudo 7,7, dengan menurunkan anggota DPR dari dapil setempat.
- BNPB mencatat 53 korban jiwa dan 137 luka-luka, dengan sebaran terbanyak di Manggarai dan Manggarai Timur, sementara proses evakuasi dan perawatan medis terus berjalan.
- Langkah koordinasi DPR dengan pemerintah daerah difokuskan pada percepatan penyaluran bantuan dan pendataan kebutuhan lanjutan selama masa tanggap darurat.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban gempa bumi tidak akan berjuang sendiri. Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Selasa, ia menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya telah menugaskan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) NTT untuk siaga di lokasi bencana, sekaligus memastikan bantuan yang dibutuhkan segera disalurkan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan pimpinan DPR ke NTT beberapa waktu lalu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Menurut Puan, koordinasi tersebut menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan mendesak, mulai dari logistik hingga layanan kesehatan. "Kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan," ujarnya seusai rapat paripurna.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Minggu sore, 53 orang meninggal dunia. Rinciannya, Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan korban terbanyak, yakni 25 orang, disusul Manggarai Timur 20 orang, Sikka 4 orang, Ende 2 orang, serta Manggarai Barat dan Nagekeo masing-masing 1 orang. Selain itu, 137 warga mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terdekat maupun fasilitas darurat.
Puan menyampaikan duka cita mendalam atas bencana ini. Ia menekankan bahwa respons terhadap bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. "DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, Insyaallah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana," kata politikus PDIP tersebut. Ia juga memastikan DPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencatat kebutuhan lanjutan selama masa tanggap darurat, sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.
Bencana ini menjadi ujian nyata bagi efektivitas koordinasi antarlembaga di tingkat pusat dan daerah. Anggota DPR dari dapil NTT yang diterjunkan ke lapangan diharapkan tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tetapi juga mampu menjembatani aspirasi warga yang terdampak. Pertanyaannya, seberapa cepat dan merata bantuan tersebut dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang mungkin terisolasi akibat kerusakan infrastruktur?
Bagi warga NTT, jaminan dari pimpinan parlemen setidaknya memberikan secercah harapan di tengah duka. Namun, publik tentu menunggu realisasi di lapangan: apakah bantuan yang dijanjikan akan tiba tepat waktu dan menjangkau semua korban, termasuk di pelosok? Ke depan, yang menjadi sorotan adalah bagaimana DPR dan pemerintah pusat memastikan tidak ada warga yang terlewat dari pendataan, serta bagaimana proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan setelah masa tanggap darurat usai.



