Prabowo Turun Langsung ke Kalbar: Luas Karhutla Tembus 38 Ribu Hektare, Sembilan Daerah Siaga Darurat

Presiden Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan Barat dan memimpin langsung rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Mako Lanud Supadio, Pontianak, Sabtu. Langkah ini menegaskan bahwa bencana asap yang melanda provinsi tersebut telah masuk dalam prioritas nasional, menyusul luas lahan terbakar yang tembus lebih dari 38 ribu hektare sejak awal tahun.

Dalam rapat yang dihadiri delapan pimpinan kementerian/lembaga, sepuluh kepala daerah, serta perwakilan BMKG dan BPBD, Prabowo meminta paparan langsung mengenai kondisi terkini di lapangan. "Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata," ujarnya membuka pertemuan, seperti dikutip dari keterangan resmi. Kehadiran kepala negara di tengah titik api menjadi sinyal kuat bahwa penanganan karhutla tidak lagi bisa ditangani secara parsial oleh pemerintah daerah.

Data terbaru dari Tenaga Ahli BNPB, Asbullah, menunjukkan luas karhutla di Kalbar sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektare. Angka ini hampir setara dengan luas Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kabupaten Ketapang menjadi penyumbang terbesar dengan 12.443 hektare, disusul Kubu Raya (8.614 hektare), Mempawah (6.144 hektare), dan Sambas (2.318 hektare). Sebagian besar titik api berada di hamparan lahan gambut yang sulit dipadamkan dan berpotensi menghasilkan kabut asap tebal.

Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengungkapkan bahwa sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Status ini memungkinkan mobilisasi sumber daya lebih cepat, namun juga mengindikasikan bahwa dampak karhutla sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. "Setidak-tidaknya di Kalimantan Barat ini ada sembilan kabupaten yang sudah menetapkan status siaga," katanya. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang telah berjalan sejak April 2026.

OMC, yang mengandalkan penyemaian garam ke awan untuk memicu hujan, tidak dapat dilakukan setiap saat. Pelaksanaannya sangat bergantung pada prakiraan BMKG mengenai potensi awan hujan. "Operasi modifikasi cuaca itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Itu berdasarkan perkiraan dari BMKG apakah ada potensi awan yang bisa ditaburi garam berpotensi hujan. Kalau tidak, tidak bisa juga," jelas Daniel. Artinya, upaya teknologi ini hanya pelengkap, sementara solusi utama tetap pada pencegahan kebakaran di lapangan.

Bagi Indonesia, karhutla di Kalbar bukan sekadar bencana ekologis. Kabut asap yang dihasilkan kerap menyebar hingga ke negara tetangga, memicu ketegangan diplomatik dan kerugian ekonomi di sektor perkebunan, pariwisata, serta kesehatan masyarakat. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, kehadiran Prabowo di Pontianak diharapkan mampu menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat, TNI/Polri, dan pemda dalam menekan titik api.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah mampu mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Investasi dalam teknologi pemantauan satelit, perbaikan tata kelola lahan gambut, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci. Jika tidak, siklus tahunan karhutla akan terus berulang, dan Indonesia kembali menghadapi kritik internasional di tengah upaya transisi energi hijau. Apakah langkah darurat kali ini akan menjadi titik balik, atau sekadar rutinitas musiman?