Prabowo Turun Langsung ke Kalbar, Rapat Karhutla Libatkan 18 Pejabat Pusat-Daerah

Presiden Prabowo Subianto mengambil alih kendali penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan memimpin langsung rapat koordinasi di Pangkalan Udara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Langkah ini menandai eskalasi serius pemerintah dalam merespons bencana asap yang kerap melumpuhkan aktivitas masyarakat dan ekonomi di wilayah tersebut.

Sebelum memasuki ruang rapat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membuka sesi dengan melaporkan komposisi peserta: delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pusat dan sepuluh kepala daerah. Kehadiran unsur keamanan seperti Pangdam, Kapolda, serta Basarnas, BMKG, dan BPBD menunjukkan pendekatan lintas sektor yang digerakkan pemerintah untuk menangani masalah yang tak lagi bisa dianggap remeh.

Rapat yang berlangsung di Posko Penanganan Karhutla Kalimantan ini menjadi ajang bagi Presiden untuk menerima paparan langsung dari jajaran terkait mengenai kondisi terkini di lapangan. Sebelumnya, Prabowo meminta agar kondisi karhutla di Kalbar dipetakan secara nyata, sebuah sinyal bahwa pemerintah tidak ingin bekerja berdasarkan asumsi atau data usang.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana ekologis. Setiap tahun, kebakaran hutan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar, memperburuk kualitas udara hingga ke negara tetangga, dan menimbulkan kerugian ekonomi miliaran rupiah. Musim kemarau yang diprediksi lebih kering tahun ini membuat langkah preventif dan respons cepat menjadi krusial, terutama di Kalimantan yang memiliki lahan gambut luas dan rawan terbakar.

Keputusan Presiden untuk turun langsung ke lapangan, didampingi Panglima TNI dan Kapolri, mengirim pesan kuat bahwa pemerintah serius menindak tegas pelaku pembakaran lahan. Ini juga menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi pusat-daerah yang selama ini kerap tersendat. Pertanyaannya, apakah rapat ini akan menghasilkan kebijakan konkret atau sekadar seremonial belaka?

“Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Presiden memberikan petunjuk dan arahan,” ujar Teddy saat menyerahkan jalannya rapat kepada Prabowo, seperti dikutip dari laporan resmi.

Ke depan, publik akan mencermati apakah arahan Presiden diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, seperti penguatan patroli terpadu, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan. Jika tidak diikuti dengan alokasi anggaran memadai dan pengawasan ketat, rapat setingkat ini hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa dampak berarti bagi warga yang setiap tahun harus menghirup asap.