Mendagri Instruksikan Pendataan Cepat Kerusakan Sekolah dan Rumah Ibadah di NTT

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memerintahkan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur untuk segera melakukan inventarisasi kerusakan sekolah dan rumah ibadah akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah tersebut. Instruksi ini disampaikan langsung di tengah kunjungan kerjanya ke lokasi bencana, Senin (17/8), sebagai langkah awal percepatan penanganan pascagempa.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8), Tito menegaskan bahwa data yang akurat mengenai jumlah dan tingkat kerusakan fasilitas pendidikan—mulai dari PAUD hingga SMA—serta tempat ibadah menjadi prasyarat bagi kementerian teknis untuk bergerak cepat. "Makin cepat didata, makin cepat kita bergerak," ujarnya, menekankan urgensi pendataan yang mencakup kategori kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Permintaan ini muncul setelah Tito meninjau langsung sebuah masjid yang roboh di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Di lokasi yang sama, ia juga mengunjungi SMP Abdurrahman Wahid yang mengalami kerusakan parah. Kunjungan tersebut memperlihatkan betapa besar dampak gempa terhadap infrastruktur dasar masyarakat, yang tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi tetapi juga mengganggu layanan pendidikan dan keagamaan.

Pendataan yang cepat dinilai krusial karena menjadi acuan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menyalurkan bantuan. Tito menggarisbawahi bahwa pengalaman penanganan bencana sebelumnya, seperti tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menunjukkan pentingnya data yang valid. Saat itu, tercatat 4.922 sekolah rusak, dan berkat pendataan yang baik, sekitar 80–90 persen di antaranya telah beroperasi kembali.

"Di Sumatera itu 4.922 sekolah yang rusak. Itu sebagian besar sudah 80-90 persen sudah jalan semua operasional (rehabilitasi dan rekonstruksi)," jelas Tito, memberikan gambaran bahwa pemulihan pendidikan pascabencana dapat berjalan efektif jika didukung data yang solid.

Pemerintah pusat, lanjut Tito, menaruh perhatian besar pada keberlanjutan pendidikan siswa di daerah terdampak. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terhenti lama. Untuk itu, jika bangunan sekolah rusak berat, Kemendikdasmen siap mengirimkan tenda darurat beserta perlengkapan pendukung pembelajaran, seperti kursi lipat, agar proses belajar-mengajar tetap berlangsung sementara rehabilitasi gedung dilakukan.

Implikasi dari instruksi ini sangat luas bagi masyarakat NTT. Dengan adanya data yang akurat, alokasi anggaran dan bantuan dapat lebih tepat sasaran, baik untuk perbaikan fisik maupun dukungan psikososial bagi siswa dan guru. Selain itu, pendataan rumah ibadah juga penting untuk memulihkan kehidupan spiritual masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketahanan sosial pascabencana.

Para pengamat kebijakan publik menilai langkah Mendagri ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak ingin mengulang kesalahan penanganan bencana di masa lalu, di mana lambatnya pendataan kerap menghambat distribusi bantuan. Kecepatan dan akurasi data menjadi kunci untuk memastikan tidak ada kelompok rentan—termasuk anak-anak dan jamaah—yang terabaikan.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya seberapa cepat data terkumpul, tetapi bagaimana data tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Apakah pemerintah daerah mampu berkoordinasi dengan baik dengan kementerian terkait untuk memastikan setiap sekolah dan rumah ibadah yang rusak mendapatkan penanganan sesuai prioritas? Jawabannya akan menentukan seberapa cepat NTT bangkit dari keterpurukan.