Gelombang Panas Jepang: Toilet Berpendingin dan Jam Kerja Dipangkas demi Selamatkan Pekerja

Tokyo — Perusahaan-perusahaan Jepang berlomba melindungi pekerja dari sengatan panas ekstrem dengan cara yang tak lazim: memasang toilet berpendingin di lokasi konstruksi dan memangkas jam kerja hingga setengah hari. Langkah ini muncul setelah pemerintah mewajibkan pengusaha menerapkan langkah efektif penanggulangan penyakit akibat panas sejak Juni tahun lalu, dengan sanksi tegas bagi yang abai.

Daito Trust Construction, pengembang properti dan kontraktor rumah sewa terkemuka, telah memasang unit toilet modular dilengkapi ventilasi dan sistem pendingin kabut di dua lokasi proyek di Tokyo hingga pertengahan Juli. Toilet bertenaga surya ini juga dilapisi antibakteri, dengan total investasi mencapai 150 juta yen (sekitar Rp15,5 miliar) sepanjang tahun fiskal berjalan. "Mempertimbangkan meningkatnya jumlah pengawas lapangan perempuan, kami pastikan toilet ini bersih dan rapi," ujar seorang pejabat Daito Trust.

Langkah serupa diambil Obayashi Corp, kontraktor umum raksasa, yang memangkas jam kerja di lokasi konstruksi menjadi pukul 07.00 hingga 13.00 selama Juli-Agustus, dari sebelumnya 08.00-17.00. "Kami menilai mengurangi risiko penyakit akibat panas lebih penting daripada mengejar target waktu," kata pejabat Obayashi. Namun, perusahaan akan menambah jam kerja saat suhu turun atau jika proyek terancam telat.

Inovasi lain datang dari Imabari Shipbuilding yang mengembangkan pakaian dalam khusus yang terasa lebih dingin saat berkeringat, sementara Demae-can, operator layanan pesan antar makanan, membagikan kupon minuman gratis kepada kurirnya sejak Juli. Semua ini merupakan respons atas data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang yang mencatat 1.803 kasus kematian atau absen kerja minimal empat hari akibat heatstroke pada 2025 — angka tertinggi sejak pencatatan dimulai 2005. Sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar dengan 365 kasus, disusul konstruksi 292 kasus.

Bagi Indonesia, fenomena ini relevan mengingat suhu udara di sejumlah kota besar kerap menembus 36 derajat Celsius, dan sektor konstruksi serta manufaktur juga mengandalkan tenaga kerja di lapangan. Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia belum mewajibkan langkah antisipasi heatstroke seperti Jepang, meskipun Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peringatan tentang dampak gelombang panas. Para pengamat menilai Indonesia perlu belajar dari Jepang dalam hal adaptasi infrastruktur dan jam kerja fleksibel untuk melindungi pekerja informal yang paling rentan.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah perusahaan Jepang mampu mempertahankan produktivitas dengan jam kerja lebih pendek, tetapi juga apakah negara-negara tropis seperti Indonesia akan berani mengadopsi kebijakan serupa. Dengan suhu global yang terus meningkat, langkah-langkah adaptif seperti ini mungkin akan menjadi standar baru di kawasan Asia, bukan sekadar pengecualian musiman.