PDI-P Pecat Kader yang Bela Jokowi, Sinyal Rekonsiliasi Megawati Makin Tertutup

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memberhentikan Achmad Hidayat dari keanggotaan partai. Keputusan itu diambil bukan semata karena pelanggaran administratif, melainkan lantaran politikus yang sebelumnya menjabat Wakil Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya tersebut kedapatan menjalin pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemecatan ini tertuang dalam Surat Keputusan bernomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pada 4 September 2026.

Langkah tersebut mempertegas jarak politik antara Megawati dan Jokowi yang selama ini dinilai sudah tidak lagi sejalan. PDI-P menegaskan bahwa hubungan dengan mantan kader mereka itu telah berubah secara fundamental, sehingga tidak ada ruang untuk menghidupkan kembali kerja sama politik yang lama. Sikap Achmad yang menyerukan agar partai mempertimbangkan rehabilitasi Jokowi justru dianggap sebagai pembangkangan terhadap garis partai.

Dalam salinan surat yang diperoleh Kompas, DPP PDI-P menyatakan Achmad terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai. Pelanggaran itu dinilai cukup berat sehingga sanksi organisasi berupa pemberhentian dari keanggotaan dianggap sebagai konsekuensi yang wajar. Keputusan ini sekaligus menjadi pesan keras bagi kader lain agar tidak menempuh jalur serupa.

Pengamat politik menilai pemecatan ini bukan sekadar urusan internal partai. Ia mencerminkan upaya PDI-P merapikan barisan menjelang agenda elektoral mendatang, terutama setelah sejumlah eks kader memilih merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Fenomena itu memperlihatkan adanya pergeseran loyalitas di tingkat akar rumput, yang bisa menggerus basis dukungan PDI-P di wilayah-wilayah kunci seperti Jawa Timur.

"Yang kartunya mati jangan dihidupkan lagi," demikian bunyi pernyataan yang dilontarkan elite PDI-P, merujuk pada status Jokowi yang telah dipecat dari partai.

Bagi PDI-P, menutup pintu rekonsiliasi dengan Jokowi adalah pilihan strategis untuk menjaga konsistensi ideologis dan mencegah fragmentasi internal. Namun, langkah ini juga berisiko memperlebar jarak dengan konstituen yang masih mengagumi sosok Presiden ke-7 tersebut. Di sisi lain, Jokowi yang kini berada di luar struktur partai memiliki keleluasaan untuk membangun kekuatan politik alternatif, meski tanpa kendaraan partai yang mapan.

Konteks Indonesia menjadi penting: pemecatan ini terjadi di tengah dinamika koalisi yang cair menjelang pemilu. Partai-partai mulai memetakan ulang aliansi, sementara figur-figur seperti Jokowi masih memiliki daya tarik elektoral yang signifikan. Jika eks kader PDI-P terus berpindah ke PSI, bukan tidak mungkin terjadi realignment politik yang mengubah komposisi kekuatan di parlemen dan pemerintah daerah.

Yang perlu dicermati, keputusan ini juga menyiratkan bahwa PDI-P tidak ingin terjebak dalam nostalgia politik masa lalu. Partai berlambang banteng itu tampaknya ingin menegaskan identitasnya sebagai kekuatan oposisi yang solid, bukan sekadar kendaraan elektoral yang lentur terhadap berbagai kepentingan. Namun, apakah strategi ini akan efektif menarik simpati pemilih muda yang cenderung pragmatis, masih menjadi pertanyaan besar.

Ke depan, publik akan menantikan langkah Jokowi merespons pemecatan ini. Apakah ia akan membiarkan saja, atau justru merangkul eks kader PDI-P yang tersingkir untuk membentuk poros baru? Sementara itu, PDI-P dihadapkan pada ujian konsolidasi: mampukah mereka mempertahankan soliditas tanpa kehilangan basis massa yang selama ini menjadi tulang punggung partai?