Purbaya Dicopot, Efriza Sebut Restrukturisasi Utang Whoosh hingga Obligasi Daerah Jadi Pemicu

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan setelah genap satu tahun menjabat. Posisi tersebut kini diisi Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Menurut pengamat politik Citra Institute, Efriza, pergantian ini tidak terlepas dari sejumlah kebijakan Purbaya yang dinilai memicu polemik di ruang publik.

Efriza menyoroti langkah restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebagai salah satu pemicu utama. Kebijakan itu memperpanjang tenor utang hingga 80 tahun, sehingga cicilan tahunan yang harus dibayar pemerintah berada di kisaran Rp 1 triliun. Purbaya sempat menyatakan bahwa beban tersebut masih terkendali karena tenor panjang membuat tekanan fiskal tahunan lebih ringan. Namun, bagi sebagian kalangan, durasi delapan dekade justru menimbulkan pertanyaan tentang keadilan antargenerasi dan disiplin anggaran.

Polemik lain muncul dari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun. Purbaya mengaku belum menerima pemberitahuan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal rencana tersebut. Ia lebih memilih opsi pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) karena risiko gagal bayar dapat ditekan. Menurutnya, jika pemerintah daerah nekat menerbitkan obligasi tanpa mitigasi risiko yang memadai, dampak gagal bayar bisa merembet ke pemerintah pusat, seperti yang pernah terjadi di Argentina.

Efriza menilai bahwa kombinasi kedua kebijakan tersebut menciptakan ketidakpastian politik dan ekonomi yang pada akhirnya berbuntut pada pencopotan. "Ada kebijakan-kebijakan yang sangat mengandung polemik di masyarakat, disadari atau tidak disadari," ujarnya dalam program On Focus Tribunnews, Selasa (15/9/2026). Ia menambahkan bahwa restrukturisasi Whoosh dan persoalan obligasi daerah menjadi dua contoh yang paling menonjol.

"Yang kedua adalah polemik tentang antara DKI Jakarta kemudian dengan pusat terkait dengan obligasi daerah, dan ini juga yang terjadi." — Efriza, pengamat Citra Institute.

Purbaya mengetahui dirinya terkena reshuffle melalui sambungan telepon saat menghadiri rapat bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026). Setelah menerima panggilan dari Istana, ia langsung meninggalkan gedung DPD RI. Suahasil Nazara, yang resmi dilantik sebagai Menkeu baru, mengaku mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk menjaga kesehatan keuangan negara.

Bagi pembaca di Indonesia, pergantian ini membawa implikasi langsung terhadap arah kebijakan fiskal ke depan. Pasar obligasi dan pelaku usaha akan mencermati apakah pemerintahan baru di Kementerian Keuangan akan melanjutkan restrukturisasi proyek strategis seperti Whoosh atau mengubah pendekatan terhadap pembiayaan daerah. Keputusan soal obligasi daerah DKI Jakarta juga menjadi ujian bagi desain hubungan keuangan pusat-daerah, terutama dalam hal mitigasi risiko gagal bayar. Investor perlu mencermati sinyal dari Suahasil mengenai prioritas anggaran, termasuk apakah dana mitigasi bencana yang sempat disorot akan tetap menjadi pos penting.

Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Menkeu, melainkan apakah kebijakan yang kontroversial akan direvisi atau justru dilanjutkan dengan komunikasi politik yang lebih mulus. Dunia usaha menunggu kejelasan soal beban utang infrastruktur dan ruang fiskal untuk stimulus. Jika tidak ada koreksi arah, tekanan pada APBN bisa terus mengintai di tengah ketidakpastian global.