PBB Verifikasi 40 Korban Sipil di Yaman dalam Dua Pekan, Houthi Kuasai Selat Bab al-Mandab

Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) melaporkan telah memverifikasi 40 korban sipil di Yaman sejak 1 September, terdiri dari delapan orang tewas dan 32 lainnya luka-luka. Angka ini diungkapkan Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq dalam taklimat pers, Senin (14/9), yang menandai lonjakan kekerasan terbaru di negara yang dilanda perang saudara tersebut.

Menurut Haq, perempuan dan anak-anak menyumbang sekitar separuh dari korban tewas dan lebih dari separuh korban luka. "Jumlah korban sipil terus meningkat," ujarnya, seraya menyerukan semua pihak untuk melindungi warga sipil dan menghormati hukum humaniter internasional. PBB juga mendesak akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan agar bantuan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.

Konflik di Yaman kembali memanas sejak pertengahan Juli, ketika gerakan Ansar Allah (Houthi) terlibat pertempuran sengit melawan pasukan pemerintah yang diakui internasional. Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas serangan meningkat drastis. Pada Sabtu (12/9), pejabat senior Houthi Khuzam al-Assad menyatakan kepada RIA Novosti bahwa kelompoknya telah menguasai seluruh kota di dekat Selat Bab al-Mandab, pesisir barat Yaman. Klaim ini, jika terkonfirmasi, memperkuat posisi Houthi di jalur pelayaran vital yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk melindungi warga sipil, menghormati hukum humaniter internasional, serta memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan," tegas Farhan Haq.

Bagi Indonesia, eskalasi di Yaman bukan sekadar peristiwa jauh. Selat Bab al-Mandab adalah salah satu chokepoint tersibuk dunia, dilalui sekitar 12% perdagangan global, termasuk ekspor Indonesia ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Ketegangan di kawasan ini berpotensi menaikkan premi asuransi pelayaran, memperpanjang waktu pengiriman, dan pada akhirnya membebani biaya logistik importir maupun eksportir nasional. Investor perlu mencermati dampak berantai terhadap harga komoditas dan sektor energi, mengingat Yaman berbatasan langsung dengan Arab Saudi, produsen minyak utama.

Sejak 2014, Yaman terpecah dalam konflik multi-faksi yang melibatkan Houthi, pemerintah yang didukung koalisi pimpinan Saudi, serta kelompok separatis di selatan. Intervensi militer asing dan blokade laut telah memperparah krisis kemanusiaan, dengan jutaan orang bergantung pada bantuan internasional. PBB berulang kali memperingatkan bahwa pelanggaran hukum humaniter terus terjadi tanpa sanksi berarti, sementara upaya mediasi damai menemui jalan buntu.

Penguasaan Houthi atas wilayah pesisir Laut Merah juga menghadirkan risiko baru bagi keamanan pelayaran. Serangan terhadap kapal tanker dan kargo di jalur tersebut dapat memicu respons militer dari negara-negara Barat, yang berpotensi memperluas konflik. Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor minyak dan gas dari Timur Tengah, perlu mengantisipasi gejolak harga energi jika ketegangan berlanjut.

Pertanyaannya, akankah komunitas internasional bergerak lebih tegas untuk mencegah korban sipil bertambah, ataukah Yaman akan kembali tenggelam dalam ketidakpedulian global? Sementara itu, pelaku usaha di Indonesia sebaiknya mulai memetakan ulang rute logistik dan mengkaji opsi lindung nilai terhadap fluktuasi harga minyak, sembari mendesak pemerintah memperkuat diplomasi kemanusiaan di kawasan.