Protes Gizi Menggema, Pemerintah Bengal Barat Kembalikan Telur ke Menu Makanan Sekolah

Pemerintah Negara Bagian Bengal Barat, India, memutuskan untuk mengembalikan telur ke dalam menu makan siang gratis di sekolah-sekolah negeri. Keputusan ini diambil setelah gelombang protes dari guru, ahli gizi, dan orang tua yang menilai penghapusan telur dapat memperburuk status gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kontroversi bermula pada Juli lalu ketika pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang baru terpilih di Bengal Barat mengganti telur dengan makanan vegetarian yang disediakan oleh sebuah badan amal keagamaan Hindu. Langkah itu langsung menuai kritik karena dianggap mengorbankan kebutuhan gizi anak demi agenda ideologis. Para pengkritik menuding pemerintah berupaya memaksakan pola makan vegetarian di sekolah-sekolah, memicu kembali perdebatan panjang tentang hubungan antara agama dan pangan di negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu.

Kepala Menteri Bengal Barat, Suvendu Adhikari, mengumumkan pada Rabu (30/7) bahwa telur akan kembali disediakan mulai Agustus. Namun, distribusinya tidak lagi melalui skema makan siang reguler, melainkan secara terpisah oleh kelompok pemberdayaan perempuan setempat. Sementara itu, badan amal keagamaan tetap akan menyuplai makanan vegetarian yang disebut "murni" di sekolah yang sama. "Pemerintah negara bagian akan memasok telur rebus secara terpisah ke sekolah-sekolah ini dengan melibatkan kelompok swadaya mulai 1 Agustus," ujar Adhikari kepada wartawan.

Keputusan kompromi ini menunjukkan adanya tarik-ulur antara kebutuhan gizi anak dan tekanan ideologis. Para ahli gizi memperingatkan bahwa protein hewani seperti telur sangat penting bagi pertumbuhan anak, terutama di daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Di sisi lain, kelompok konservatif Hindu menekankan pentingnya menjaga kemurnian makanan sesuai ajaran agama. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebijakan pangan di India kerap menjadi medan pertarungan antara sains gizi dan keyakinan religius.

Bagi Indonesia, kasus ini relevan mengingat program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah juga menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan aspek gizi, kearifan lokal, dan keberagaman agama. Keputusan Bengal Barat menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penyediaan menu—misalnya dengan memisahkan sumber protein hewani dan nabati—dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tanpa mengorbankan kebutuhan gizi anak.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah model distribusi terpisah ini efektif menjangkau seluruh anak sasaran, atau justru menimbulkan stigma sosial. Pengalaman Bengal Barat bisa menjadi pelajaran berharga bagi negara lain yang menjalankan program pemberian makanan sekolah di tengah masyarakat majemuk.