Vietnam Luncurkan Program Nasional 2026-2030: Targetkan Penurunan Kekerasan Anak 5% per Tahun

Pemerintah Vietnam resmi meluncurkan program nasional perlindungan anak dan pencegahan pekerja anak periode 2026–2030, menargetkan penurunan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak minimal 5 persen setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya paling ambisius di kawasan Asia Tenggara dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak.

Wakil Perdana Menteri Pham Thi Thanh Tra menandatangani keputusan tersebut pada akhir Juli lalu. Program ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui penguatan kerangka hukum, layanan perlindungan, dan koordinasi antarlembaga. Vietnam menargetkan angka pekerja anak pada kelompok usia 5–17 tahun ditekan hingga di bawah 1,1 persen pada 2030.

Dalam dokumen resmi yang diperoleh media setempat, pemerintah menyebutkan bahwa seluruh siswa akan mendapatkan pendidikan keterampilan hidup dan perlindungan diri sesuai usia. Materi mencakup pencegahan kekerasan di sekolah, kekerasan daring, serta pengenalan bahaya pekerja anak. Selain itu, 90 persen pelaku usaha—termasuk koperasi, rumah tangga usaha, dan usaha jasa—akan mendapat bimbingan untuk mencegah dan mendeteksi pekerja anak di lingkungan mereka.

Sektor yang diidentifikasi berisiko tinggi mempekerjakan anak antara lain pertanian, rantai pasok, rumah tangga usaha, usaha kecil, dan desa kerajinan. Anak-anak yang berhasil ditarik dari pekerjaan akan mendapat akses pendidikan, pelatihan vokasi, dan layanan kesejahteraan sosial. Keluarga mereka juga akan dibantu melalui program peningkatan penghidupan dan pengentasan kemiskinan.

Program ini juga mendorong dunia usaha untuk mengembangkan mekanisme pemantauan mandiri guna menilai risiko pekerja anak dalam rantai pasok mereka. Pemerintah Vietnam akan mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, peradilan, bantuan hukum, dan jaminan sosial dalam satu jaringan komprehensif. Pendekatan berlapis ini diharapkan memastikan anak dan keluarga menerima layanan tepat waktu dan efektif.

Di sisi regulasi, amandemen Undang-Undang Anak dan peraturan terkait menjadi prioritas. Revisi ini akan diselaraskan dengan kebijakan nasional dan komitmen internasional Vietnam, termasuk memberikan dukungan lebih bagi penyedia layanan perlindungan anak. Kriteria identifikasi pekerja anak dan anak berisiko juga akan diperjelas, disertai prosedur layanan yang lebih terstandarisasi.

Bagi Indonesia, langkah Vietnam ini menjadi referensi penting. Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai program penanganan pekerja anak, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 mencatat masih ada sekitar 1,01 juta anak usia 10–17 tahun yang bekerja. Angka pekerja anak di Indonesia bahkan sempat meningkat selama pandemi. Vietnam membuktikan bahwa target ambisius dengan pendekatan lintas sektor dan digitalisasi data dapat dijalankan secara terukur.

Program Vietnam juga menekankan penguatan kerja sama internasional, termasuk percepatan aktivitas kerja sama regional dan global serta pemanfaatan dukungan teknis dari organisasi internasional. Langkah ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8.7 yang menuntut penghapusan pekerja anak dalam segala bentuknya pada 2025.

Pertanyaan besarnya, apakah negara-negara ASEAN lain, termasuk Indonesia, mampu mengadopsi pendekatan serupa dengan target yang sama ambisiusnya? Atau akankah kesenjangan regulasi dan koordinasi antarlembaga kembali menjadi hambatan utama?