Larangan Media Sosial untuk Remaja: Bukan Aturan Kaku, Melainkan Ruang Diskusi

Di tengah gelombang regulasi yang melarang anak di bawah umur mengakses media sosial, seorang ayah dari lima anak di Singapura justru memilih jalan berbeda: bukan larangan keras, melainkan negosiasi dan dialog berkelanjutan. Pendekatan ini menawarkan perspektif segar di saat negara-negara seperti Australia, Malaysia, dan Prancis berlomba-lomba menerapkan pembatasan usia.

Kelvin Kao, seorang pebisnis dan ayah lima anak, menceritakan pengalamannya saat putra sulungnya, Truett, yang saat itu berusia 13 tahun, meminta izin untuk membuat akun Instagram. Alih-alih langsung mengiyakan atau menolak, Kao menyusun presentasi PowerPoint sepuluh slide yang membahas riset Meta tentang dampak media sosial pada remaja, cara notifikasi mengeksploitasi sistem reward otak, serta kerentanan remaja terhadap validasi sosial. Hasilnya? Sang anak justru bertanya apakah platform lain seperti Discord juga terlarang, dan mereka pun sepakat untuk menunda Instagram hingga usia 16 tahun.

Pengalaman ini relevan dengan kebijakan yang mulai diterapkan di berbagai negara. Australia menjadi negara pertama yang melarang media sosial bagi anak di bawah 16 tahun pada Desember 2025, disusul Malaysia, dan Prancis yang pada Juli lalu mengesahkan larangan serupa untuk usia di bawah 15 tahun. Namun, efektivitas aturan ini dipertanyakan. Sebuah studi di Australia menunjukkan dampak yang terbatas, mengingat remaja dikenal pandai mencari celah.

Kao menganalogikan larangan tersebut seperti kamera tilang di jalan tol. Meski pengemudi tahu lokasinya dan kerap melambat hanya di titik tertentu, kamera itu tetap berfungsi menekan kecepatan secara umum. Demikian pula aturan media sosial: meski tak menangkap semua pelanggar, ia menetapkan norma sosial dan mempersulit akses. "Jika aturan itu menaikkan hambatan masuk, meski sedikit, ia sudah melakukan sebagian tugasnya," ujarnya.

Namun, Kao juga mengakui bahwa aturan saja tidak cukup. Suatu hari, ia mendapati salah satu anaknya diam-diam membuat akun TikTok sebelum waktunya. Alih-alih marah, ia memilih berbicara dan mendengarkan perspektif sang anak. Mereka sepakat meninjau ulang keputusan saat anak berusia 15 tahun, dan setahun kemudian, anak itu mengunduh TikTok lagi dengan restu orang tua. "Apakah satu tahun membuat perbedaan? Saya tak bisa memastikan, tapi saya pikir itu memberi kami waktu untuk berdiskusi tentang hubungan seperti apa yang ia inginkan dengan media sosial," kata Kao.

Bagi Indonesia, diskusi ini relevan mengingat penetrasi media sosial di kalangan remaja sangat tinggi. Data We Are Social 2025 mencatat lebih dari 80 persen anak usia 13-17 tahun di Indonesia aktif di media sosial. Sementara Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menggodok aturan perlindungan anak di ruang digital, pendekatan seperti yang dilakukan Kao bisa menjadi pelengkap: bukan sekadar larangan, melainkan pembentukan kesadaran dan komunikasi dalam keluarga.

Kao menekankan bahwa pola asuh harus bergeser dari "preskripsi" menjadi "persuasi". Saat anak masih kecil, orang tua bisa memutuskan segalanya. Namun, seiring bertambahnya usia, orang tua perlu meyakinkan anak bahwa aturan yang dibuat memiliki alasan. "Percakapan itu lebih sulit daripada sekadar mengatakan tidak," katanya. Ia juga mengingatkan pentingnya keteladanan: jika orang tua meminta anak mengurangi scrolling, mereka pun harus meletakkan ponsel saat makan malam.

Pada akhirnya, Kao mengakui bahwa ia sendiri, di usia 46 tahun, masih bergulat dengan kebiasaan digitalnya. Namun, dengan keberanian dan keterbukaan, ia percaya orang tua dan anak bisa menemukan titik temu—bahkan jika itu hanya sekadar berbagi meme dan video lucu di grup keluarga.