Pemangkasan Anggaran Perpusnas: Akses Pengetahuan dan Demokrasi Terancam

Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang memaksa program distribusi buku gratis dihentikan dan satu perpustakaan sekolah di Blitar dibongkar untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sinyal bahwa literasi bukan prioritas dalam rencana pembangunan Indonesia.

Di tengah retorika pemerintah tentang Indonesia Emas 2045 yang hendak dibangun melalui sumber daya manusia unggul, inovasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan, kenyataan berbicara lain. Selain anggaran pendidikan yang termasuk salah satu yang terendah di dunia, Perpusnas juga mengalami pemotongan dana. Dua peristiwa itu—penghentian distribusi buku dan pembongkaran perpustakaan—tampak terpisah, tetapi jika dirangkai, keduanya menunjukkan bahwa negara tidak menempatkan literasi sebagai kebutuhan strategis.

Fungsi perpustakaan sesungguhnya jauh melampaui sekadar tempat penyimpanan buku. Sebagai institusi publik, perpustakaan menjamin akses masyarakat terhadap pengetahuan, informasi, dan kesempatan belajar sepanjang hayat, sebagaimana ditegaskan dalam Manifesto Perpustakaan Publik UNESCO dan IFLA. Ketika negara memangkas akses tersebut, yang dikorbankan bukan hanya layanan, melainkan fondasi pembangunan generasi.

Berbagai kajian global menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan warga yang memiliki akses informasi memadai. Bank Dunia dalam World Development Report 2018 menempatkan pembelajaran sebagai fondasi pembangunan, sementara filsuf Martha Nussbaum menekankan bahwa demokrasi hanya bertahan jika warganya mampu berpikir kritis—bukan sekadar memiliki keterampilan ekonomi. Di sinilah perpustakaan berperan sebagai public knowledge infrastructure yang memungkinkan warga membaca, membandingkan informasi, membangun argumen, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Penelitian Eric Klinenberg tentang infrastruktur sosial juga menggarisbawahi bahwa ruang publik seperti perpustakaan memperkuat kohesi sosial dan ketahanan demokrasi. Dengan kata lain, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, melainkan arena demokrasi bekerja. Pemangkasan anggaran ini, menurut para pengamat, merupakan pilihan politik yang jelas: pembangunan fisik (jalan, bendungan, koperasi) dianggap lebih penting daripada kapasitas berpikir warga.

< blockquote>Ekonom Amartya Sen menyebut akses terhadap pendidikan dan pengetahuan sebagai kesempatan sosial yang memperluas kapabilitas manusia. Sementara Hanushek dan Woessmann menunjukkan bahwa kemampuan literasi berkorelasi langsung dengan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Memangkas perpustakaan bukan kebijakan netral.

Dalam konteks Indonesia, melemahnya budaya baca akibat minimnya infrastruktur literasi berpotensi memperlebar kesenjangan pengetahuan, memperlemah tradisi argumentasi berbasis pemikiran, dan meningkatkan kerentanan terhadap disinformasi. Sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka tumbuh dalam tradisi membaca yang kuat. Nasionalisme Indonesia lahir dari akses terhadap buku, surat kabar, dan ruang diskusi.

Saat ini, di tengah semangat membaca kaum muda yang tumbuh melalui komunitas buku, negara justru mengurangi infrastruktur literasi. Perpustakaan, yang seharusnya menjadi jembatan antara bangsa dengan pengetahuan dan masa depannya, justru dikorbankan. Jika investasi pada ruang literasi terus dipangkas, yang dipertaruhkan bukan hanya jumlah buku yang dibaca, melainkan kapasitas bangsa untuk berpikir, berdebat, dan membangun masa depan secara demokratis.