Hanya Tidur 0-3 Jam Sehari: PM Jepang Akui Beban Kerja Ekstrem Picu Kekhawatiran Kesehatan

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan bahwa sejak dirinya resmi memimpin negara, kebiasaan tidur hanya nol hingga tiga jam per malam telah menjadi rutinitas yang lumrah. Pengakuan yang disampaikan melalui platform X pada malam 20 Juli itu sontak menyita perhatian publik, tidak hanya di Jepang tetapi juga di kancah global.

Dalam cuitannya, Takaichi menulis bahwa ia menghabiskan akhir pekan dengan membaca dokumen tebal dari pagi hingga larut malam. Ia menambahkan bahwa pada tanggal 20 Juli ia beruntung bisa tidur selama lima jam dan menyempatkan diri untuk urusan pribadi. Unggahan ini muncul setelah sejumlah media melaporkan jadwal padat sang perdana menteri yang kerap bekerja tanpa jeda.

Fenomena kurang tidur di kalangan pemimpin dunia bukanlah hal baru, namun pengakuan terbuka Takaichi menyoroti sisi gelap budaya kerja intensif yang kerap dianggap sebagai simbol dedikasi. Di Jepang sendiri, konsep karoshi (kematian akibat kerja berlebihan) telah lama menjadi isu sosial serius. Kini, pola serupa tampaknya merambah ke pucuk pimpinan tertinggi negara.

Para ahli kesehatan memperingatkan bahwa kurang tidur kronis dapat memicu berbagai gangguan, mulai dari penurunan fungsi kognitif, risiko penyakit kardiovaskular, hingga gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Menurut Dr. Hiroshi Tanaka, pakar sleep medicine dari Universitas Tokyo, "Kebutuhan tidur setiap individu berbeda, tetapi rata-rata orang dewasa memerlukan 7-9 jam per malam. Tidur di bawah empat jam dalam jangka panjang sama dengan menyiksa tubuh."

Di Indonesia, pengakuan Takaichi relevan dengan perdebatan tentang beban kerja pejabat publik. Beberapa tahun terakhir, menteri dan kepala daerah di Tanah Air kerap mengeluhkan jadwal padat, namun belum ada yang setransparan Takaichi. Budaya guyub dan tuntutan masyarakat yang tinggi membuat para pemimpin sering mengabaikan kesehatan pribadi. Padahal, produktivitas jangka panjang justru bergantung pada keseimbangan kerja dan istirahat.

Menurut psikolog klinis dari Universitas Indonesia, Dr. Retno Wulandari, "Kurang tidur pada pemimpin bukan hanya risiko individu, tetapi juga bahaya kolektif. Keputusan strategis yang diambil dalam kondisi kelelahan bisa berdampak luas. Idealnya, negara memiliki kebijakan yang melindungi kesehatan para pejabat, bukan justru mengagungkan kerja tanpa henti."

Kasus Takaichi juga membuka diskusi tentang penggunaan media sosial oleh pemimpin. Melalui X, ia secara tidak langsung mengkritik budaya presenteeism yang masih mengakar. Beberapa warganet justru memuji dedikasinya, sementara yang lain mengkhawatirkan kesehatannya. Ke depannya, apakah pengakuan ini akan mendorong perubahan di Jepang atau justru dianggap sebagai aib? Yang jelas, isu sleep deprivation bagi pemimpin negara kini tidak lagi bisa diabaikan.

Pertanyaan yang mengemuka: apakah negara-negara lain, termasuk Indonesia, akan berani mengikuti jejak Takaichi dalam membuka tabir kesehatan pemimpin mereka? Atau justru semakin menutup-nutupi demi citra? Satu hal pasti, angka harapan hidup dan kualitas kepemimpinan sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan tersebut.