Eksodus Dokter Israel Capai 1.370 Orang, Sistem Kesehatan di Ambang Krisis

Sebanyak 1.370 dokter dilaporkan hengkang dari Israel sepanjang 2023 hingga 2025, sebuah fenomena yang oleh kalangan akademisi disebut sebagai puncak krisis pelarian tenaga medis terampil di negara tersebut. Studi terbaru Universitas Tel Aviv yang dipublikasikan melalui harian Haaretz, Minggu lalu, mengungkap bahwa gelombang eksodus ini tidak hanya menggerus jumlah praktisi, tetapi juga mengancam regenerasi dokter spesialis yang menjadi tulang punggung sistem kesehatan nasional.

Riset yang dikutip dari Anadolu Agency itu mendefinisikan status "pergi" bagi dokter yang menetap di luar negeri lebih dari 270 hari pada tahun pertama kepergiannya, atau tidak kembali ke Israel selama tiga bulan berturut-turut setelahnya. Dengan parameter tersebut, peneliti menemukan bahwa satu dari lima dokter yang meninggalkan Israel berusia di atas 45 tahun — kelompok yang umumnya telah menuntaskan pendidikan subspesialis dan berperan sebagai pengajar bagi generasi dokter muda. Kondisi ini dinilai sebagai kehilangan ganda, karena yang pergi bukan hanya praktisi berpengalaman, tetapi juga mentor bagi calon dokter.

Profesor Itay Ater, penulis utama studi, menggarisbawahi bahwa kekhawatiran akan percepatan emigrasi profesional sebenarnya telah disuarakan para ekonom sejak 2023. Momen itu bertepatan dengan kontroversi perombakan sistem peradilan yang digulirkan pemerintah, kemudian diperparah oleh serangan 7 Oktober 2023 dan perang berkepanjangan di Gaza. "Kekhawatiran ini pertama kali muncul selama dorongan perombakan peradilan oleh pemerintah dan semakin intensif setelah serangan 7 Oktober serta perang yang mengikutinya," jelas Ater, menegaskan bahwa faktor politik dan keamanan menjadi pemicu utama.

Dampak paling parah terasa pada sejumlah spesialisasi kritis. Data menunjukkan 116 dokter mata, dokter kulit, serta spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) telah pergi, setara 6,2 persen dari total praktisi di bidang tersebut. Sementara itu, 188 ahli bedah atau sekitar 6 persen dari total juga memilih meninggalkan Israel. Wilayah Tel Aviv mencatat tingkat kepergian tertinggi dengan 5,4 persen dokternya hengkang. Angka-angka ini mempertegas bahwa eksodus tidak merata, melainkan terkonsentrasi pada spesialisasi yang membutuhkan waktu pelatihan panjang dan sulit digantikan dalam jangka pendek.

Kondisi ini semakin mencemaskan jika dikaitkan dengan temuan Kementerian Keuangan Israel pekan lalu. Laporan tersebut menyebut sekitar 24 persen dokter spesialis di rumah sakit umum akan mencapai usia pensiun dalam beberapa tahun ke depan, sementara 25 persen lainnya sebenarnya sudah melewati batas usia pensiun tetapi terpaksa tetap bekerja akibat kekurangan staf. Kombinasi antara gelombang kepergian dan penuaan tenaga medis menciptakan tekanan ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya, berpotensi menurunkan kualitas layanan dan memperpanjang waktu tunggu pasien.

Profesor Ater memperingatkan bahwa lintasan tren ini masih akan memburuk, terutama dengan agenda pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang. "Tren ini bisa semakin memburuk setelah pemilihan umum Israel," tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian politik pasca-pemilu dapat menjadi faktor pendorong tambahan bagi dokter dan profesional lain untuk mengambil keputusan final meninggalkan negara.

Studi ini melengkapi bukti meluasnya gelombang emigrasi warga Israel secara umum. Riset terpisah dari Universitas Tel Aviv pada Agustus lalu mencatat 268.509 warga Israel meninggalkan negara itu setidaknya selama tiga bulan dalam periode yang sama, sebuah angka yang disebut lembaga penyiaran lokal KAN sebagai rekor tertinggi. Survei Kantar pada bulan yang sama menunjukkan sekitar satu dari lima warga Israel telah mempertimbangkan beremigrasi dalam dua tahun terakhir, dan 12 persen lainnya menyatakan hasil pemilu mendatang akan sangat memengaruhi keputusan mereka untuk bertahan.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin penting tentang bagaimana ketidakstabilan politik dan keamanan dapat memicu eksodus sumber daya manusia kesehatan. Meski skala dan konteksnya berbeda, Indonesia juga menghadapi tantangan distribusi dokter yang timpang, dengan banyak tenaga medis memilih bekerja di luar negeri atau di kota besar. Jika krisis serupa terjadi, dampaknya akan sangat terasa pada layanan kesehatan di daerah terpencil. Pemerintah Indonesia perlu memastikan iklim politik yang kondusif dan memberikan insentif yang cukup bagi tenaga kesehatan agar fenomena brain drain tidak terulang. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mempertahankan dokter spesialisnya di tengah daya tarik bekerja di luar negeri yang semakin besar?