Dalang Kerusuhan 27 Agustus Mulai Terendus: Pola Kelompok Terorganisir dan Muatan Politik di Balik Aksi Rusuh

Polemik di balik kerusuhan yang mewarnai demonstrasi 27 Agustus 2026 di kawasan Gedung DPR/MPR dan Pejompongan, Jakarta Pusat, kian menajam. Publik tidak lagi puas dengan pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiyawan (60), pedagang cermin, melainkan mendesak aparat untuk mengungkap dalang intelektual yang diduga mengorganisir aksi kekerasan tersebut.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menjadi pihak pertama yang membuka tabir dugaan adanya aktor intelektual di balik ricuh pasca-demo. Mereka mengidentifikasi sedikitnya tiga kelompok massa yang datang dengan pola terkoordinasi dan langsung melakukan tindak kekerasan. Kelompok pertama adalah massa berikat kepala putih yang masuk kawasan aksi melalui jalan tol tanpa membayar, berjalan beriringan dengan truk dan sepeda motor. Kelompok kedua juga berikat kepala putih namun datang menggunakan bus, dan bersama kelompok pertama melakukan penyisiran dengan kekerasan terhadap warga di sekitar DPR hingga Pejompongan. Kelompok ketiga tidak mengenakan ikat kepala, tetapi bertubuh tegap dan terlibat dalam pengeroyokan di Jalan KS Tubun dan Pejompongan Raya.

Ketua Indonesia Risk Center, Julius Ibrani, membenarkan temuan tersebut. Dari pengamatannya di lapangan, ia bahkan melihat lebih dari empat kelompok dengan kode-kode tertentu. “Ada yang memakai ikat kepala putih, ada yang berkaus hitam dengan sepatu PDL seperti petugas keamanan, ada yang membawa kayu kaso, dan ada yang membawa tas gemblok hitam,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kelompok-kelompok ini bukan sekadar penumpang gelap, melainkan perusuh yang sengaja diciptakan untuk membuat situasi tidak stabil. “Targetnya adalah instabilitas sosial yang diharapkan dapat membuat kondisi sosial politik tidak terkendali,” tambahnya.

Julius menilai pola ini sudah berulang dan bukan aksi spontan. “Ini sudah pasti intensinya adalah intensi politik, bukan menuntut hak-hak dasar,” tegasnya. Ia menduga ada organisasi sayap partai politik yang terlibat, dan meminta polisi untuk mengusut hingga ke aktor politik di baliknya. Senada, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melihat kesamaan pola dengan demonstrasi 27 Agustus 2025. “Ada kelompok yang datang bukan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi untuk merusak dan membenturkan diri dengan polisi,” katanya. Ia mencontohkan, massa gelombang kedua langsung merusak CCTV dan fasilitas umum di sekitar DPR.

Polri sendiri, melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan telah bertindak sesuai prosedur. “Polri bekerja secara prosedural atas nama hukum, dibatasi oleh hukum, dan sepenuhnya memiliki akuntabilitas secara hukum,” ujarnya. Namun, pernyataan ini belum meredakan tuntutan publik akan pengusutan tuntas. Sugeng mengingatkan agar polisi tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang berupaya memancing aparat bertindak eksesif, sehingga muncul isu pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada polisi.

Di tengah desakan tersebut, aparat keamanan diminta untuk mengantisipasi aksi serupa di masa mendatang. Julius menyarankan pendekatan sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mencegah instabilitas. Sementara itu, kasus kematian Bambang Setiyawan menjadi simbol kegagalan pengamanan demo yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Pertanyaannya, akankah aparat mampu menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, atau justru terulang kembali pola yang sama pada aksi-aksi berikutnya? Publik menunggu langkah nyata Polri dalam mengungkap dalang di balik kerusuhan yang mencoreng wajah demokrasi ini.