Pecah Kongsi di Puncuk Militer Ukraina: Zelensky Tunduk pada Tekanan Publik

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil keputusan mengejutkan dengan memberhentikan Panglima Angkatan Bersenjata Oleksandr Syrskyi hanya beberapa hari setelah memecat Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov. Langkah ini memicu gelombang protes di jalan-jalan Kyiv, mengingat Fedorov dikenal sebagai arsitek strategi drone yang sukses menghadapi invasi Rusia.

Zelensky beralasan bahwa pemecatan Syrskyi adalah bagian dari restrukturisasi menyeluruh militer Ukraina. Ia menunjuk Mykhailo Drapatyi, komandan pasukan gabungan, sebagai pengganti. Namun, banyak pengamat melihat keputusan ini sebagai respons terhadap tekanan publik yang menuntut Syrskyi mundur karena gaya kepemimpinannya yang dianggap ketinggalan zaman.

Penelitian menunjukkan bahwa ketegangan antara menteri pertahanan sipil dan pimpinan militer bukanlah hal baru. Sejak 2019, Zelensky telah menunjuk lima menteri pertahanan sipil, namun selalu mengandalkan panglima tertinggi dalam pengambilan kebijakan strategis. Hal ini membuat para menteri tidak berdaya dan reformasi terhambat.

Seorang pakar pertahanan Ukraina mengungkapkan bahwa Zelensky gagal memahami logika bahwa warga sipil harus membuat kebijakan strategis. Akibatnya, militer cenderung menghindari arahan menteri dan langsung melapor ke presiden. Kondisi ini diperparah oleh skandal korupsi di Kementerian Pertahanan, termasuk tuduhan pengkhianatan terhadap tiga mantan menteri periode 2010-2014.

Perang yang berkepanjangan membuat publik semakin peduli pada kebijakan pertahanan. Fedorov menjadi simbol pendekatan perang modern berbasis teknologi, sementara Syrskyi merepresentasikan gaya Soviet yang kaku. Demonstrasi menuntut Syrskyi mundur memaksa Zelensky mengalah, meskipun ia awalnya cenderung membela panglima.

“Perubahan personel tidak akan mengubah struktur mendasar yang memicu krisis politik. Kontrol sipil atas militer masih diperebutkan, dan perang justru memperkuat kemampuan militer untuk menolak reformasi,” tulis para peneliti.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya institusionalisasi kontrol sipil yang kuat, terutama di tengah konflik. Tanpa reformasi struktural, hubungan sipil-militer akan terus menjadi sumber kerentanan politik.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Zelensky mampu mendorong perubahan sistemik atau justru akan terus terjebak dalam pola lama yang menguntungkan militer. Sementara itu, perang masih berlangsung, dan tekanan publik tidak akan surut.