Gerakan 'Kecoa' Mengguncang Delhi: Ribuan Mahasiswa Desak Menteri Pendidikan Mundur

Ribuan mahasiswa dan pemuda India terus memadati kawasan Jantar Mantar di New Delhi, menolak membubarkan diri hingga Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri. Gerakan yang lahir dari sindiran hakim agung terhadap generasi muda ini telah menjadi ujian terbesar bagi pemerintahan Narendra Modi sejak pemilu 2024.

Gerakan Cockroach Janta Party (CJP) yang berawal dari komentar kontroversial Ketua Mahkamah Agung Surya Kant pada Mei lalu—yang menyebut anak muda sebagai 'kecoa' dan 'parasit'—kini telah menjelma menjadi protes massal. Ribuan demonstran, sebagian besar mahasiswa, menuntut akuntabilitas atas serangkaian skandal ujian nasional yang mencoreng sistem pendidikan India.

Puncak ketegangan terjadi pada Senin lalu ketika polisi melepaskan gas air mata dan memukuli demonstran yang mencoba berbaris menuju parlemen pada hari pertama sidang musim hujan. Bentrokan tersebut merupakan aksi jalanan terbesar di ibu kota dalam lima tahun terakhir, dengan para pengunjuk rasa membalas dengan lemparan batu. Amnesty International mengecam tindakan polisi, menyebutnya melanggar standar hak asasi manusia internasional.

Dukungan politik mengalir deras setelah partai oposisi, termasuk Kongres dan Partai Samajwadi, ikut turun ke lapangan. Rahul Gandhi, yang sempat ditahan pada Selasa, tampil di parlemen dengan pakaian hitam menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Akhilesh Yadav, pemimpin Samajwadi, mengecam Modi yang bungkam di tengah krisis yang menyentuh langsung generasi muda India.

Juru bicara CJP, Ashutosh Ranka, berapi-api menyatakan bahwa gerakan ini telah membangunkan kembali keberanian rakyat untuk bersuara. "Di negara di mana orang lupa cara bertanya, di mana mengkritik pemerintah dianggap pengkhianatan—kami telah membangunkan negeri ini," ujarnya di hadapan para pendukung yang bersorak.

Bagi Indonesia, gelombang protes ini menjadi pengingat betapa rentannya sistem pendidikan nasional terhadap skandal dan betapa besarnya kekuatan mobilisasi digital di kalangan pemuda. Meskipun konteks politik berbeda, isu akuntabilitas dan transparansi dalam pendidikan tetap relevan di Tanah Air, terutama setelah kasus kebocoran ujian nasional beberapa tahun lalu.

Menteri Pendidikan Pradhan akhirnya angkat bicara melalui media sosial, berjanji memberikan jawaban dan reformasi. Namun, para pengunjuk rasa menilai pernyataan itu belum cukup. Mahasiswi berusia 20 tahun yang hanya menyebut nama Kavya mengaku takut setelah melihat kekerasan polisi, tetapi menegaskan tidak punya pilihan selain melanjutkan perjuangan.

Mahkamah Agung India menolak mengadili petisi yang menuding polisi melakukan kekerasan berlebihan. Dengan dukungan yang terus menguat dan tekanan politik yang meningkat, pertanyaan besarnya adalah: sejauh mana pemerintah Modi bersedia berkompromi sebelum gerakan ini benar-benar menggoyang stabilitas politiknya?