Manuver AHY Dinilai Sinyal Siap Bertarung di Pilpres 2029, Golkar Ingatkan Tanggung Jawab Pemerintah

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soal kekuasaan yang bukan milik seseorang selamanya, sebagai sinyal kuat bahwa AHY siap menjadi kontestan Pilpres 2029. Penilaian ini muncul di tengah dinamika politik yang mulai memanas jelang kontestasi lima tahunan tersebut.

Menurut Doli, secara substansi ia sepakat dengan pesan AHY tentang pentingnya menjaga demokrasi dan hak-hak warga negara. Namun, yang menjadi sorotan adalah cara penyampaian dan posisi AHY yang saat ini masih berada di dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. "Dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujarnya di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Doli menegaskan bahwa bangsa ini tengah menghadapi tantangan besar, dan semua pihak, termasuk partai politik yang bernaung di bawah pemerintahan, seharusnya fokus membantu rakyat keluar dari kesulitan. "Padahal, kita semua saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi," tambahnya.

Lebih lanjut, Doli menyoroti mulai bermunculannya poros-poros politik yang terang-terangan menyatakan kesiapan bertarung di Pilpres 2029. Ia mencontohkan pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie, yang mewakili poros Solo, dan kini sinyal dari kubu Cikeas yang identik dengan AHY. "Bila beberapa waktu lalu Budi Arie sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi poros politik (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada satu kapal di dalam pemerintahan," kata Doli.

Menariknya, Doli juga menyoroti poros politik lain yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan bertarung, yaitu yang berpusat di Teuku Umar, yang selama ini diasosiasikan dengan Partai Golkar. Ia menilai keunikan ini sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar. "Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu poros politik penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik," ujarnya.

Doli menegaskan bahwa Golkar menghormati kedaulatan partai lain dalam menentukan langkah politiknya. Namun, ia mengingatkan bahwa kesulitan rakyat adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPR, dan partai politik. "Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa magnet Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam pidatonya di acara HUT ke-25 Partai Demokrat, AHY mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang memiliki batas waktu. Ia mencontohkan pengalaman partainya yang pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. "Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

Pernyataan AHY tersebut muncul di tengah isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat mengemuka. Meski demikian, AHY menegaskan bahwa demokrasi harus tetap dijaga dan kekuasaan tidak boleh dipertahankan secara tidak demokratis. "Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelasnya.

Manuver politik yang mulai terlihat dari sejumlah tokoh ini mengindikasikan bahwa peta politik menuju 2029 mulai terbentuk. Namun, Doli mengingatkan bahwa saat ini fokus utama seharusnya adalah menyukseskan program pemerintah. "Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," imbuhnya.

Ke depan, publik tentu akan mencermati apakah sinyal-sinyal dari AHY dan poros lainnya akan berkembang menjadi deklarasi resmi, atau sekadar wacana awal untuk mengukur dukungan. Pertanyaan yang muncul kemudian: akankah koalisi pemerintahan yang saat ini solid mampu bertahan menghadapi tarikan kepentingan politik menuju 2029?