Mendagri Tito: Swasta Kunci Percepatan Program Rumah Rakyat, Daerah Lamban Siap Dievaluasi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa tanpa keterlibatan aktif sektor swasta, target penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bakal sulit tercapai. Dalam sambutannya di pelantikan pengurus APERSI periode 2026-2031, ia menyebut mesin pembangunan pemerintah tidak sebanding dengan kapasitas pengembang.

Menurut Tito, pemerintah pusat dan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD untuk mengejar backlog perumahan yang masih menggunung. Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemda memberikan kemudahan bagi pengembang, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR, serta penyederhanaan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, implementasi kebijakan ini dinilai belum optimal di semua daerah.

“Yang harus dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja. Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya,” ujar Tito di Jakarta, Selasa (21/7) malam.

Tito meminta pengembang melaporkan daerah yang mempersulit atau lamban menjalankan kebijakan. Ia mengancam akan menggelar zoom meeting khusus dan mengirim surat teguran kepada kepala daerah yang bersangkutan. “Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot,” tegasnya.

Kekhawatiran sejumlah daerah bahwa pembebasan retribusi akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai Tito tidak tepat. Justru, pembangunan perumahan memicu efek berganda: menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transaksi bahan bangunan, dan memperluas basis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masa depan. “Manfaat ekonomi dan sosialnya jauh lebih besar,” ujarnya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pelaksanaan pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR menjadi salah satu indikator pengawasan daerah. Selain itu, daerah yang mendukung program perumahan rakyat akan mendapat apresiasi.

Menutup sambutan, Tito mengajak APERSI memperkuat komunikasi dengan kepala daerah. Kolaborasi antara pemda dan asosiasi pengembang, menurutnya, menjadi kunci mempercepat penyelesaian persoalan perumahan nasional. Acara pelantikan turut dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Ke depan, pertanyaannya adalah sejauh mana pemda bersedia mengubah pola pikir dan benar-benar memfasilitasi pengembang, atau justru tetap terjebak dalam kekhawatiran fiskal jangka pendek.