Hong Kong Perketat Aturan Keamanan Nasional: Pengawasan Buku dan Migrasi Menguat, Dampaknya bagi Kawasan

Pemerintah Hong Kong kembali mengencangkan baut regulasi keamanan nasional dengan memperluas jangkauan pengawasan hingga ke sektor penerbitan dan imigrasi, sebuah langkah yang dinilai akan menguji ketahanan kebebasan sipil di wilayah tersebut sekaligus berpotensi mengguncang posisinya sebagai pusat bisnis dan keuangan internasional.

Sejak Undang-Undang Keamanan Nasional (NSL) diberlakukan pada 30 Juni 2020, Beijing memang telah menegaskan komitmennya untuk mencegah, menghentikan, dan menghukum empat kategori kejahatan: separatisme, subversi kekuasaan negara, terorisme, serta kolusi dengan kekuatan asing. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, implementasi aturan tersebut menunjukkan perluasan yang signifikan. Penggeledahan terhadap dua toko buku independen—Have A Nice Stay di Prince Edward dan Greenfield Book Store di Mong Kok—pada pertengahan Juli lalu menjadi sinyal paling mutakhir. Lima staf toko buku tersebut ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan yang bernuansa hasutan, dan kemudian dilepaskan dengan jaminan. Insiden ini memaksa industri penerbitan untuk berpikir ulang tentang jenis literatur yang boleh beredar.

Menteri Keamanan Hong Kong, Chris Tang, bahkan membuat perumpamaan yang keras: toko buku yang menjual materi dianggap menghasut sama seperti pedagang yang menjual makanan terkontaminasi atau beracun. Pernyataan ini menggarisbawahi sikap tegas pemerintah, namun di sisi lain menuai kritik dari kelompok pembela hak asasi manusia yang menilai pendekatan tersebut terlalu represif dan dapat membungkam perbedaan pendapat. Tidak hanya sektor buku, pengawasan juga diperketat pada hampir setiap kiriman buku dari Taiwan, menyusul amandemen aturan pelaksanaan NSL. Langkah ini jelas menargetkan konten yang dianggap pro-kemerdekaan Taiwan, sebuah isu yang sangat sensitif bagi Beijing.

Di sisi lain, dinamika migrasi juga menjadi sorotan. Keputusan Kanada untuk menutup skema migrasi Hong Kong yang dibuka pada 2021 memaksa banyak warga Hong Kong mencari alternatif. Inggris, melalui visa BN(O), muncul sebagai tujuan utama, meskipun biaya hidup di sana dinilai tinggi. Sementara itu, mantan pemimpin oposisi Hong Kong, Wu Chi-wai, baru saja mendapatkan izin tinggal enam bulan di Inggris setelah sebelumnya sempat dibatasi hanya tujuh hari. Kasus ini menunjukkan bahwa tekanan politik di Hong Kong masih mendorong gelombang keberangkatan warga yang tidak sejalan dengan kebijakan Beijing.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan penganut demokrasi, Indonesia perlu mencermati bagaimana keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil dikelola. Pengalaman Hong Kong dapat menjadi pelajaran berharga tentang risiko overregulasi yang berpotensi menghambat inovasi dan investasi asing. Lebih jauh, ketegangan geopolitik antara AS dan China yang ikut memanas—seperti sanksi AS terhadap 39 pejabat Hong Kong dan daratan China yang masih dipertahankan—dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Indo-Pasifik, yang secara langsung berdampak pada arus perdagangan dan investasi Indonesia.

Para analis memperkirakan bahwa penguatan hukum keamanan di Hong Kong akan terus berlanjut, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap pengaruh asing. Namun, pertanyaan besarnya adalah: sejauh mana langkah-langkah ini akan mengikis daya tarik Hong Kong sebagai pusat keuangan global? Beberapa pihak menilai bahwa stabilitas politik justru akan menarik investor, sementara yang lain khawatir eksodus bakat dan pembatasan kebebasan akan mengurangi keunggulan kompetitif kota tersebut. Bagi Indonesia, mengamati perkembangan ini bukan sekadar soal solidaritas, melainkan juga soal kecermatan dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan ekonomi di tengah lanskap global yang semakin terfragmentasi.