Thailand Pangkas Ambisi Proyek 'Jembatan Darat' Ratusan Triliun, Beralih ke Pelabuhan Eksisting
Baca dalam 60 detik
- Thailand mengurungkan mega proyek 'jembatan darat' senilai US$30 miliar setelah kajian menunjukkan NPV negatif dan risiko lingkungan.
- Sebagai gantinya, pemerintah akan memperluas pelabuhan Ranong yang sudah ada dan meningkatkan jaringan rel kereta api.
- Keputusan ini berdampak pada peta logistik kawasan, memberi ruang bagi pelabuhan Singapura dan Malaysia, serta menjadi refleksi bagi Indonesia.
Pemerintah Thailand secara resmi menghentikan mega proyek koridor logistik senilai 1 triliun baht atau sekitar US$30,45 miliar yang direncanakan menghubungkan dua samudra melalui jalur darat. Keputusan ini diambil setelah kajian komprehensif menunjukkan proyek yang dikenal sebagai Southern Land Bridge itu tidak layak secara ekonomi dan berisiko tinggi terhadap lingkungan.
Proyek ambisius ini semula digadang-gadang sebagai alternatif strategis untuk mengurangi kemacetan di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Konsepnya menghubungkan dua pelabuhan laut dalam baru: Chumphon di pesisir Teluk Thailand (timur) dan Ranong di pesisir Laut Andaman (barat). Dengan panjang sekitar 90 kilometer, jembatan darat ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh kapal barang yang melewati Selat Malaka.
Namun, hasil tinjauan yang dirilis pada Jumat (24/7) lalu mengungkapkan bahwa nilai bersih proyek (net present value/NPV) anjlok drastis dari sebelumnya positif 637,7 miliar baht menjadi minus 10,3 miliar baht. Artinya, biaya investasi yang harus dikeluarkan bakal lebih besar ketimbang manfaat ekonomi yang diperoleh dalam jangka panjang. Tim panel juga memperingatkan bahwa proyek ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, volume perdagangan, dan permintaan jasa pelayaran.
Keputusan Thailand ini memiliki implikasi bagi kawasan, termasuk Indonesia. Tanpa adanya jembatan darat, jalur perdagangan melalui Selat Malaka tetap menjadi tulang punggung logistik Asia Tenggara. Kondisi ini secara langsung menguntungkan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Singapura dan Malaysia yang selama ini menjadi simpul utama. Namun, Indonesia patut mencermati langkah Thailand yang beralih mengembangkan Pelabuhan Ranong yang sudah ada. Jika berhasil, pelabuhan di pesisir barat Thailand itu berpotensi menjadi pesaing baru bagi pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, terutama dalam menangani arus barang dari Samudra Hindia.
Selain persoalan ekonomi, tinjauan juga menyoroti risiko ekologis yang serius. Proyek ini dinilai mengancam hutan bakau, ekosistem laut, perikanan, dan pariwisata di kawasan Ranong. Laporan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang ada dinyatakan sudah usang dan tidak mencerminkan kondisi terkini. Partisipasi publik pun dinilai belum memadai, sehingga diperlukan konsultasi yang lebih inklusif dan komprehensif.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Thailand memutuskan untuk mengalihkan fokus pada peningkatan kapasitas Pelabuhan Ranong yang sudah eksis serta memperkuat koneksi kereta api yang mendukung logistik. Keputusan ini juga mempertimbangkan bahwa kapasitas pelabuhan yang ada saat ini masih mencukupi, sehingga tidak perlu membangun pelabuhan baru di Chumphon dalam waktu dekat. Thailand tetap berkomitmen memperbaiki infrastruktur transportasi, termasuk meningkatkan permintaan angkutan barang yang terhubung dengan jalur kereta api Thailand-Laos-China.
Ke depan, keberhasilan strategi baru Thailand akan sangat tergantung pada kemampuannya menarik investasi dan mengelola dampak lingkungan secara bijak. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah pengembangan pelabuhan eksisting dan jalur kereta api cukup untuk mendongkrak perekonomian Thailand selatan tanpa mengorbankan kelestarian alam?
