Perang Iran Menguras Anggaran: Pentagon Minta Tambahan Rp1.500 Triliun di Tengah Kecaman

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa perang dengan Iran telah menghabiskan dana sebesar US$37,5 miliar—angka yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya—saat ia menghadapi sidang sengit di hadapan Komite Alokasi Senat pada Selasa (21/7). Pernyataan itu muncul di tengah desakan Partai Republik untuk mengesahkan paket anggaran militer senilai US$95 miliar yang juga mencakup bantuan pertanian dan perubahan undang-undang pemilu.

Dalam sidang yang berlangsung lebih dari tiga jam itu, Hegseth menyebut dana tambahan tersebut sebagai suntikan yang "mendesak dan diperlukan" untuk menghindari kekurangan kritis. Namun, sejumlah senator dari Partai Demokrat mengecam keras permintaan itu. Senator Patty Murray memperingatkan bahwa konflik ini berpotensi menjadi "perang abadi" yang terus meluas di luar kendali. Ia mengutip pernyataan Presiden Donald Trump yang berulang kali mengklaim "kesepakatan sudah dekat", namun justru meminta US$70 miliar tambahan tanpa jaminan yang jelas.

Ketegangan semakin memuncak saat Senator Gary Peters dari Michigan menyebut strategi pemerintahan Trump sebagai "kegagalan total". Hegseth bereaksi keras, membalas dengan mengatakan "tidak tahu malu" mereka yang menyebut perang ini sebagai rawa. Peters kemudian menegaskan bahwa yang gagal bukanlah prajurit, melainkan para pemimpin yang tidak memiliki rencana jangka panjang untuk memenangkan perang. Hegseth menuduh Demokrat menderita "Trump Derangement Syndrome" dan menghalangi pendanaan yang diperlukan.

Selain perang, Hegseth juga mendapat tekanan terkait kebijakan internal Pentagon. Senator Susan Collins, ketua komite dari Partai Republik, menyoroti praktik pemblokiran promosi perwira, terutama perempuan dan minoritas. Sementara itu, Senator Jeanne Shaheen mempertanyakan mengapa Hegseth meminta dana baru padahal separuh dari US$150 miliar yang dialokasikan tahun lalu belum digunakan. Hegseth menjawab bahwa sisa dana tersebut akan habis pada September.

Situasi di Selat Hormuz turut menjadi perdebatan panas. Senator John Kennedy mendesak jawaban tegas mengenai kemungkinan Iran memberlakukan tarif di jalur pelayaran vital minyak dunia. Namun, Jenderal Dan Caine, Kepala Staf Gabungan, hanya menjawab bahwa itu adalah pertanyaan hipotetis. Kennedy merespons dengan nada kesal: "Kami butuh jawaban langsung."

Di luar ruang sidang, opini publik Amerika semakin tidak mendukung penanganan Trump terhadap Iran, menurut jajak pendapat AP-NORC. Harga bensin melonjak akibat gangguan pasokan minyak, sementara persenjataan AS menipis karena gencarnya serangan rudal. Meski demikian, Trump tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan perang, dan Partai Republik enggan menggunakan kewenangan anggaran atau kekuasaan perang untuk menghentikan konflik.

Paket anggaran ini diperkirakan akan diproses melalui rekonsiliasi anggaran, yang memungkinkan mayoritas meloloskan rencana tanpa dukungan Demokrat. Namun, beberapa anggota konservatif menginginkan pendanaan diimbangi dengan pemotongan belanja di sektor lain. Ketua DPR Mike Johnson hanya bisa kehilangan sedikit suara dari mayoritas tipisnya. Sementara itu, Senat akan kembali mempertimbangkan resolusi kekuasaan perang pekan ini, setelah hampir belasan kali pemungutan suara serupa gagal menghentikan konflik.

Bagi Indonesia, eskalasi perang Iran-AS dan ketidakstabilan di Selat Hormuz berpotensi mengerek harga minyak global, yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dalam negeri. Dengan defisit transaksi berjalan yang masih rentan, pemerintah perlu mengantisipasi gejolak harga komoditas dan mencari alternatif pasokan energi. Pertanyaannya, sejauh mana dampak konflik ini akan mempengaruhi pemulihan ekonomi Indonesia di tengah tekanan inflasi global?