AS Pertimbangkan Serangan Militer untuk Hentikan China Kuasai AGI: Ancaman Nyata atau Skenario Ekstrem?

Washington, LyndHub — Ketegangan teknologi antara Amerika Serikat dan China memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Seorang mantan pejabat keamanan nasional AS kini mendesak pemerintahnya untuk menyiapkan skenario ekstrem, termasuk operasi spionase dan serangan militer ke pusat data China, demi mencegah negara tersebut menjadi yang pertama menguasai kecerdasan umum buatan (AGI). Langkah ini dianggap perlu meskipun risikonya memicu konflik berskala besar antara dua negara adidaya.

Jacob Stokes, wakil direktur Program Keamanan Indo-Pasifik di Center for a New American Security (CNAS), mengungkapkan hal ini dalam sebuah acara daring, Kamis (5/9). Ia menekankan bahwa berbagai lembaga AS, seperti Departemen Pertahanan dan Badan Keamanan Nasional (NSA), harus mulai menilai jenis intelijen apa yang diperlukan untuk membenarkan tindakan tersebut. Menurut Stokes, pemikiran mendetail tentang hal ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk bekerja mundur dari karakteristik unik teknologi AGI, mirip dengan cara para pembuat kebijakan di era Perang Dingin memahami senjata nuklir.

Laporan CNAS berjudul "Superpowers and AGI" yang dirilis pekan lalu secara eksplisit menyerukan agar pemerintah AS mempertimbangkan langkah diplomatik, spionase, siber, hingga tindakan kinetik untuk mencegah China mencapai AGI lebih dulu. AGI sendiri merupakan sistem AI hipotetis yang mampu menyaingi kemampuan manusia dalam berbagai tugas kognitif. Laporan ini muncul di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam, di mana AI dianggap sebagai penentu dominasi ekonomi dan militer masa depan.

Saat ini, AS masih memimpin dalam pengembangan model AI tercanggih, dengan keunggulan diperkirakan beberapa bulan dibanding China, menurut data Epoch AI. Namun, Stokes memperingatkan bahwa China dapat membuat "terobosan teknologi mendadak" yang membuatnya mendekati atau bahkan mencapai AGI lebih dulu. Kemajuan China di bidang robotika dan "AI berwujud" (embodied AI) disebut sebagai sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan.

Jika skenario terburuk itu terjadi, Stokes menulis, AS harus siap melancarkan serangan preventif ke pusat data yang melatih dan menjalankan sistem AGI China. Pusat data kini dianggap sebagai infrastruktur vital yang setara dengan pangkalan militer. Serangan Iran terhadap pusat data Amazon di Uni Emirat Arab dan Bahrain pada Maret lalu menjadi preseden bahwa fasilitas semacam ini bisa menjadi sasaran militer yang sah.

Namun, langkah ekstrem ini menuai kecaman. William Hartung, analis senjata di Project on Government Oversight, sebuah organisasi nirlaba di Washington, menegaskan bahwa serangan ke pusat data China akan "berisiko memicu perang tembak-menembak antara dua kekuatan nuklir yang bisa berakibat tragis bagi semua pihak". Ia menyebut tindakan tersebut sebagai "puncak kecerobohan" karena menyerang fasilitas yang mungkin atau tidak mungkin digunakan di masa depan.

Selain opsi militer, Stokes juga membuka kemungkinan untuk merekayasa balik atau "mencuri" teknologi AGI China. Ia berargumen bahwa tindakan ini dapat dibenarkan secara legal dan normatif karena China dituding memiliki sejarah mencuri kekayaan intelektual AS. Namun, ia mengakui bahwa aparat intelijen AS "tidak terorganisir untuk spionase guna mengumpulkan rahasia teknologi selama beberapa dekade", sehingga opsi ini pun sulit dieksekusi.

Bagi Indonesia, persaingan AS-China di bidang AI membawa implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang aktif dalam ekosistem digital global, Indonesia perlu mencermati bagaimana kebijakan kedua raksasa teknologi ini akan memengaruhi akses terhadap teknologi, investasi, dan keamanan siber di kawasan. Ketegangan yang meningkat dapat mendorong fragmentasi teknologi, memaksa negara berkembang seperti Indonesia untuk memilih blok teknologi tertentu, yang berpotensi menghambat transfer pengetahuan dan inovasi.

Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan akhir bulan ini di Washington untuk membahas tata kelola AI menjadi ujian nyata bagi upaya meredakan ketegangan. Stokes memperkirakan skenario terbaik hanyalah kedua pihak menemukan pembicaraan yang "konstruktif", tanpa harapan akan terobosan besar dalam isu-isu tata kelola utama. Namun, jika dialog tersebut gagal menghasilkan kesepakatan, dunia mungkin akan menyaksikan eskalasi persaingan AI yang semakin tidak terkendali. Pertanyaannya, mampukah komunitas internasional mencegah ambisi teknologi berubah menjadi konflik terbuka?