Wabah Ebola Bundibugyo: Kegagalan Global yang Berulang

Wabah Ebola yang disebabkan virus Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo (DRC) kini menjadi yang tercepat penyebarannya dalam sejarah, dengan lebih dari 2.100 kasus terkonfirmasi hanya dalam waktu dua bulan sejak respons aktif diluncurkan. Tanpa vaksin atau terapi yang disetujui, para tenaga kesehatan hanya bisa memberikan perawatan suportif—sebuah ironi pahit di tengah kemajuan medis global.

Menurut Laura Leyser, Sekretaris Jenderal Médecins Sans Frontières (MSF), pola ini bukanlah pengecualian. “Kesiapsiagaan penyakit tidak gagal karena tidak berfungsi. Ia gagal karena dunia hanya berinvestasi saat krisis, dan meninggalkannya begitu berita utama memudar,” tulisnya dalam sebuah analisis. Data per 15 Juli menunjukkan 2.124 kasus dan 828 kematian, dengan wabah menyebar ke empat provinsi di DRC dan Uganda, bahkan menginfeksi pekerja bantuan asing.

Perbandingan dengan wabah sebelumnya mengkhawatirkan: wabah Bundibugyo saat ini melampaui 1.000 kasus dalam 40 hari, sementara wabah Ebola Zaire di Kivu Utara pada 2018 membutuhkan 235 hari untuk mencapai angka yang sama. Padahal, vaksin dan pengobatan untuk virus Ebola Zaire sudah tersedia—tetapi baru dikembangkan setelah epidemi dahsyat Afrika Barat 2014-2016 yang menewaskan 11.325 orang. Untuk Bundibugyo, riset masih tertatih-tatih.

Uji klinis PARTNERS yang disponsori WHO baru dimulai bulan ini untuk mencari terapi efektif pertama bagi Bundibugyo. Kolaborasi ini melibatkan INRB DRC, Institut Kedokteran Tropis Belgia, Universitas Oxford, dan Africa CDC. Namun, butuh dua dekade dan wabah mematikan lainnya untuk sampai ke titik ini. “Pendekatan reaktif ini—investasi sempit, deklarasikan sukses, lalu lanjutkan—menghasilkan siklus darurat kesehatan yang seharusnya bisa dicegah,” tegas Leyser.

Masalah ini tidak terbatas pada Ebola. Resistensi antimikroba, campak, dan kolera menunjukkan pola serupa: pengembangan antibiotik baru terhambat karena kurangnya insentif pasar, sementara vaksin kolera digunakan secara darurat dengan dosis tunggal karena pasokan terbatas. Di balik semua ini, sistem kesehatan yang rapuh akibat konflik, pengungsian, dan pemotongan dana bantuan internasional memperparah kerentanan. Pemotongan besar-besaran dalam 18 bulan terakhir tidak menyebabkan wabah ini, tetapi memperlemah pertahanan yang sudah tipis.

Bagi Indonesia, pelajaran dari wabah Bundibugyo sangat relevan. Negara ini masih bergulat dengan ancaman penyakit menular seperti rabies, difteri, dan polio. Ketergantungan pada vaksin dan obat impor, ditambah dengan sistem surveilans yang belum optimal, membuat Indonesia rentan terhadap siklus reaktif serupa. Investasi berkelanjutan dalam riset penyakit tropis, produksi vaksin mandiri, dan penguatan pusat kesehatan masyarakat menjadi kunci agar tidak menjadi korban dari “kegagalan persiapan” global.

Di sisi lain, ada secercah harapan. Perjanjian Pandemi WHO yang diadopsi pada 2025 masih menyisakan komponen krusial: Pathogen Access and Benefit Sharing. Aturan ini dirancang untuk memastikan akses setara terhadap sampel, data, dan hasil riset—sehingga vaksin serta obat tidak hanya dinikmati negara kaya. Namun, negosiasi masih alot dan belum tuntas pada Sidang Kesehatan Dunia Mei lalu. Leyser mendesak pemerintah untuk segera bertindak: “Syarat akses yang adil harus dilekatkan pada riset yang didanai publik, dan peserta uji klinis tidak boleh menjadi yang terakhir menerima manfaat.”

Pertanyaan yang tersisa: apakah dunia akan kembali terlena begitu wabah ini mereda, atau akhirnya belajar bahwa pencegahan jauh lebih murah daripada penanganan darurat? Di Kongo, para tenaga kesehatan garis depan sudah tahu jawabannya.