Kemendagri Pastikan Penanganan Tuberkulosis Masuk RPJMD dan APBD Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan penanganan tuberkulosis (TB) menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diambil untuk mempercepat eliminasi TB di Indonesia yang masih menjadi salah satu beban kesehatan tertinggi di dunia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan komitmen tersebut saat meninjau pelaksanaan Skrining Tuberkulosis Terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/7). Menurutnya, pemerintah daerah harus memasukkan program penanggulangan TB ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renstra perangkat daerah, serta mengalokasikan anggaran yang memadai di APBD.

“Kami akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis. Ia menambahkan bahwa penanggulangan TB merupakan wujud dari Asta Cita keempat yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, dan kesetaraan gender.

Wiyagus menekankan bahwa eliminasi TB harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa. Ia menginstruksikan keterlibatan RT/RW dan PKK dalam skrining dan penanganan kasus. “Ini dimulai dari yang terdepan, dari desa. Karena memang target kita dari yang terbawah,” tuturnya. Pendekatan bottom-up ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini dan pengobatan TB di masyarakat.

Selain aspek perencanaan, ketersediaan data yang akurat menjadi perhatian utama. Wiyagus meminta pemerintah daerah segera memenuhi kebutuhan data yang diminta Kementerian Kesehatan. Menurutnya, data yang lengkap akan mendukung percepatan distribusi obat-obatan kepada pasien. Ia menganalogikan upaya ini dengan sebuah pertempuran: “Kita berperang, tanpa data yang lengkap ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang akan kita hadapi.”

Di sisi lain, Wiyagus mengingatkan potensi gangguan rantai pasok logistik akibat dinamika geopolitik global, terutama untuk obat-obatan yang masih bergantung pada impor. Ia mencontohkan beberapa jenis obat TB yang bahan bakunya didatangkan dari luar negeri. “Negara terus berupaya memberikan yang terbaik kepada rakyat, seperti yang sudah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” pungkasnya. Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Ke depan, keberhasilan eliminasi TB di Indonesia tidak hanya bergantung pada komitmen pusat, tetapi juga pada konsistensi daerah dalam mengalokasikan anggaran dan memperkuat sistem data. Apakah target 2030 dapat tercapai tanpa terobosan dalam kemandirian produksi obat? Pertanyaan ini masih menggantung di tengah optimisme pemerintah.