Erupsi Anak Krakatau Berlanjut: BNPB Minta Warga Pesisir Tenang, Zona Bahaya 3 Kilometer Disterilkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak meredam kepanikan warga pesisir Banten dan Lampung menyusul erupsi menerus Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Meski dentuman dan gemuruh terdengar hingga pemukiman, pemerintah memastikan potensi tsunami skala besar seperti peristiwa 2018 masih sangat kecil berdasarkan evaluasi terbaru pusat vulkanologi.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengakui kekhawatiran masyarakat sangat beralasan. Trauma kolektif terhadap gelombang tinggi 22 Desember 2018 yang menewaskan ratusan jiwa masih membekas. Namun, ia menegaskan hasil pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan pertumbuhan tubuh gunung sejak delapan tahun terakhir tidak signifikan. "Tubuh gunung tidak mengalami perubahan drastis yang bisa menyebabkan keruntuhan massal pemicu tsunami," ujarnya di Jakarta, Sabtu (5/9).

Erupsi yang terekam sejak pukul 23.07 WIB itu memuntahkan lava pijar setinggi air mancur pada malam hari. Getaran letusan tercatat dengan amplitudo 70 milimeter dan berlangsung selama 21.600 detik atau sekitar enam jam. Intensitas tersebut bahkan merusak kamera pengawas milik BNPB yang dipasang di sekitar kawah, memaksa petugas mengandalkan metode pemantauan lain. Kerusakan infrastruktur pemantauan ini menjadi sinyal bahwa aktivitas vulkanik masih jauh dari kata mereda.

Menghadapi status Siaga yang bertahan, BNPB bersama PVMBG mengeluarkan rekomendasi tegas: seluruh aktivitas masyarakat, nelayan, dan wisatawan di radius tiga kilometer dari kawah harus dihentikan. Langkah ini bukan tanpa alasan. Material vulkanik yang terlontar, termasuk abu dan batu pijar, dapat membahayakan siapa pun yang berada di zona tersebut. Selain itu, potensi awan panas guguran selalu mengintai ketika erupsi sedang berlangsung.

Berton menjabarkan tiga prioritas utama dalam penanganan darurat kali ini. Pertama, penegakan sterilisasi zona bahaya melalui patroli terpadu pemerintah daerah dan BPBD. Kedua, memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul di kawasan pesisir dalam kondisi siap pakai. Ketiga, mengimbau warga untuk tidak mendekati lokasi erupsi sekadar untuk mendokumentasikan momen, sebuah fenomena yang kerap muncul di media sosial dan membahayakan keselamatan.

"Oleh sebab itu, masyarakat di Banten dan Lampung diharapkan tidak panik," kata Berton, menekankan pentingnya kewaspadaan tanpa kehilangan ketenangan.

Bagi Indonesia, peringatan dini dan manajemen risiko bencana geologi menjadi pelajaran berharga dari tragedi Selat Sunda 2018. Saat itu, longsoran bawah laut akibat erupsi memicu tsunami yang menerjang pantai tanpa peringatan memadai. Kini, meski teknologi pemantauan semakin canggih, keterbatasan alat tetap menjadi tantangan. Kerusakan CCTV yang baru saja terjadi menjadi pengingat bahwa sistem deteksi harus berlapis dan memiliki cadangan.

Ke depan, koordinasi antara BNPB, PVMBG, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci. Pertanyaan yang menggantung: akankah kesadaran warga untuk menjauhi zona bahaya mampu bertahan seiring melandainya erupsi? Atau justru dibutuhkan regulasi yang lebih ketat untuk membatasi aktivitas di kawasan rawan? Jawabannya akan menentukan seberapa siap negeri ini menghadapi ancaman serupa di masa mendatang.