Uber Gandeng Kota Fujiyoshida Atasi Overtourism di Kaki Gunung Fuji

Fujiyoshida, kota di prefektur Yamanashi yang menjadi gerbang utama menuju Gunung Fuji, resmi menggandeng Uber Jepang dalam upaya meredam dampak negatif ledakan wisatawan asing. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada Jumat (4/9) ini menjadi yang pertama bagi Uber di tingkat municipal di Jepang, menandai langkah konkret perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu dalam menjawab persoalan overtourism yang kian pelik.

Kota yang berpenduduk sekitar 50 ribu jiwa ini selama beberapa tahun terakhir kebanjiran turis mancanegara, terutama setelah Jepang membuka kembali perbatasannya pascapandemi. Dampaknya, kemacetan lalu lintas, parkir liar, dan sampah berserakan di titik-titik wisata populer seperti Danau Kawaguchi dan area pendakian Fuji. Wali Kota Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, mengakui bahwa kehadiran Uber dengan pengalaman internasionalnya menjadi angin segar. "Karena turis asing kami sangat banyak, kami merasa tenang dengan bantuan Uber yang memiliki keahlian bisnis global," ujarnya dalam seremoni penandatanganan.

Kerja sama ini tidak hanya bersifat simbolis. Uber Jepang berkomitmen untuk menyediakan titik penjemputan (pickup point) alternatif yang berlokasi jauh dari area macet, sehingga arus kendaraan pribadi dan taksi dapat terurai. Selain itu, aplikasi Uber Taxi akan digunakan sebagai kanal edukasi untuk menyosialisasikan tata krama dan kebiasaan lokal kepada wisatawan asing, seperti aturan membuang sampah dan etika di tempat suci. General Manager Uber Jepang, Shiro Yamanaka, menegaskan bahwa inisiatif ini diharapkan menjadi model bagi destinasi lain di Jepang. "Kami ingin menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan mata pencaharian dan kesejahteraan warga setempat. Saya berharap kerja sama ini menjadi buku pegangan bagi daerah-daerah wisata di seluruh negeri," kata Yamanaka.

Fenomena overtourism memang bukan monopoli Jepang. Di Indonesia, destinasi seperti Bali, Yogyakarta, dan Danau Toba juga bergulat dengan masalah serupa: kemacetan, sampah plastik, dan degradasi lingkungan akibat lonjakan kunjungan. Model kolaborasi antara platform digital dan pemerintah lokal seperti yang dicontohkan Fujiyoshida bisa menjadi inspirasi. Uber, Grab, atau Gojek yang beroperasi di Indonesia sejatinya memiliki data pergerakan pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur arus wisatawan, misalnya dengan merekomendasikan rute alternatif atau jam kunjungan di luar puncak keramaian.

Namun, efektivitas kerja sama semacam ini masih menjadi tanda tanya. Sejumlah pengamat pariwisata menilai bahwa solusi overtourism tidak cukup hanya dengan rekayasa lalu lintas dan imbauan. Diperlukan pengendalian jumlah kunjungan secara lebih tegas, seperti penerapan kuota harian atau tiket masuk terbatas yang telah dilakukan di beberapa situs warisan dunia. Jepang sendiri tengah menguji coba berbagai pendekatan, termasuk pungutan biaya pendakian Gunung Fuji dan pembatasan jam operasional di jalur pendakian.

Ke depan, keberhasilan inisiatif Uber–Fujiyoshida akan menjadi uji nyata apakah kolaborasi swasta-pemerintah mampu menjadi solusi yang saling menguntungkan. Apakah model ini akan diadopsi oleh kota-kota lain di Jepang, atau bahkan menjadi standar baru dalam pengelolaan pariwisata global? Yang jelas, langkah kecil di kaki Gunung Fuji ini berpotensi menulis babak baru dalam hubungan antara teknologi, pariwisata, dan keberlanjutan.