Andy Burnham: PM Baru Inggris yang Siap ‘Mengemudikan’ Kebijakan Luar Negeri Tanpa Banyak Guncangan

Andy Burnham, politikus yang relatif asing di kancah internasional, dipastikan akan memimpin Inggris sebagai perdana menteri berikutnya. Meski belum banyak dikenal, para pengamat memperkirakan ia tidak akan mengubah haluan kebijakan luar negeri secara drastis—setidaknya dalam waktu dekat. Langkah-langkah yang diambil pendahulunya, Keir Starmer, seperti memperkuat hubungan dengan Ukraina dan merajut kembali ikatan dengan Uni Eropa pasca-Brexit, kemungkinan besar akan dilanjutkan.

Namun, satu isu yang berpotensi menjadi titik balik adalah sikap terhadap Israel. Burnham, yang selama ini dikenal sebagai suara kritis di sayap kiri Partai Buruh, menilai respons pemerintah sebelumnya terhadap konflik Gaza tidak memadai. “Kita harus berbuat lebih banyak untuk menekan pemerintah Israel,” ujarnya seperti dikutip The Guardian. Ia bahkan membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi tambahan dan melarang perdagangan barang dari permukiman ilegal di Tepi Barat. Langkah ini bisa menjadi ujian bagi hubungan Inggris-Israel yang selama ini cukup hangat.

Di sisi lain, hubungan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kembali berkuasa sejak Januari 2025 menjadi tantangan tersendiri. Meski Starmer sempat dijuluki “pembisik Trump” pada awal masa jabatannya, hubungan kedua negara mulai merenggang. Trump kerap mengkritik kebijakan pertahanan Inggris, keengganan London mendukung penuh serangan AS ke Iran, serta masa depan Kepulauan Chagos yang menjadi pangkalan militer bersama. Burnham mengakui belum pernah berbicara langsung dengan Trump, namun berjanji akan bersikap “terus terang” dan menghormati jabatan presiden AS. “Kita bisa tidak setuju, tapi lakukan dengan cara yang sesuai dengan karakternya,” katanya dalam wawancara dengan Gary Lineker.

Bagi Indonesia, perubahan kepemimpinan di Inggris ini patut dicermati. Inggris selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia di Eropa, terutama dalam sektor kelapa sawit, tekstil, dan elektronik. Sikap Burnham yang lebih pro-Eropa bisa memperkuat posisi Inggris dalam mendorong kerja sama perdagangan bebas dengan ASEAN, termasuk Indonesia. Namun, jika hubungan Inggris-AS memburuk, hal itu bisa berdampak pada stabilitas geopolitik global, yang secara tidak langsung mempengaruhi iklim investasi di kawasan Asia Tenggara.

Di dalam negeri, Burnham juga harus menghadapi tekanan dari basis pendukungnya yang menginginkan perubahan lebih radikal. Isu imigrasi ilegal, terorisme, dan disinformasi berbasis kecerdasan buatan menjadi agenda prioritas yang ia sebutkan dalam tulisannya di The Times. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mengorbankan hubungan dengan Eropa demi kepentingan domestik semata.

Pertanyaan besarnya kini: mampukah Burnham menyeimbangkan tekanan internal partai, tuntutan publik, dan dinamika global yang kian kompleks? Atau justru ia akan terjebak dalam pusaran politik yang sama seperti pendahulunya? Jawabannya mungkin baru akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan, terutama saat ia harus berhadapan langsung dengan Trump di meja perundingan.