Menyoal 'Mencuri Minyak Venezuela', Menteri Energi AS Buka Suara: Semua Royalti untuk Rakyat

Caracas, 2 September 2026 — Menteri Energi Amerika Serikat, Chris Wright, dengan tegas membantah narasi bahwa negaranya tengah “mencuri minyak Venezuela”. Dalam pernyataan di bandara Caracas usai menyaksikan penandatanganan serangkaian kesepakatan energi bernilai miliaran dolar, Wright menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengklaim seluruh manfaat ekonomi justru dinikmati rakyat Venezuela.

Kesepakatan yang ditandatangani pekan lalu ini memberikan AS kendali atas lebih dari 65 miliar barel minyak, atau hampir 20 persen dari total cadangan terbukti dunia yang dimiliki Venezuela. Pemerintah Caracas memperkirakan pendapatan mencapai US$209 miliar selama 25 tahun dari perjanjian ini. Namun, langkah ini memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai Washington mengambil keuntungan dari situasi politik yang rapuh di negara tersebut.

Wright menegaskan, “Saya telah melihat judul-judul berita yang mengatakan kami mencuri minyak Venezuela. Tentu saja itu tidak benar.” Ia menjelaskan bahwa minyak tersebut tetap milik rakyat Venezuela, sementara perusahaan swasta asing hanya menyediakan modal dan teknologi untuk mengolah aset yang selama ini terbengkalai. “Semua royalti dan pajak akan masuk ke pemerintah dan rakyat Venezuela,” ujarnya.

Di balik retorika tersebut, terdapat agenda yang lebih luas. Wright juga menyoroti pentingnya memperbaiki sektor kelistrikan Venezuela yang mengalami pemadaman bergilir setiap hari. Menurutnya, industri minyak tidak akan berfungsi tanpa pasokan listrik yang andal. Ia optimistis infrastruktur kelistrikan yang ada dapat dihidupkan kembali melalui rencana lima tahun, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk menarik investasi jangka panjang.

Presiden AS, Donald Trump, menyebut perjanjian ini sebagai “kesepakatan minyak terbesar dalam sejarah dunia”. Namun, di saat yang sama, ia menolak seruan untuk segera mengadakan pemilihan umum di Venezuela. “Saya pikir mereka belum siap. Ini masih sangat baru. Kami baru saja mengeluarkan mereka dari kediktatoran, dan kami rukun dengan pemerintahan sekarang,” kata Trump. Sejak pasukan AS menggulingkan Nicolas Maduro pada Januari lalu, negara itu dipimpin oleh mantan wakil presiden Delcy Rodriguez secara interim.

Wright mencoba meluruskan bahwa pemilu adalah sebuah proses yang membutuhkan persiapan matang. Reformasi menyeluruh, termasuk perombakan Mahkamah Agung, harus dilakukan terlebih dahulu. “Rencana pemilu tidak berubah sama sekali. Kami terus menyiapkan infrastruktur dan akan mengadakan pemilu pada waktu yang tepat,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi adalah prasyarat mutlak sebelum rakyat Venezuela dapat memberikan suara.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan dinamika geopolitik energi global. Sebagai negara dengan cadangan minyak yang signifikan, Indonesia perlu mencermati bagaimana negara-negara besar memanfaatkan ketidakstabilan politik untuk mengakses sumber daya alam. Meski kesepakatan semacam ini dapat membawa investasi dan teknologi, risiko ketergantungan dan hilangnya kedaulatan energi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap negosiasi.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah Venezuela benar-benar akan menuai manfaat yang dijanjikan, atau justru kembali terperosok dalam lingkaran ketergantungan. Dengan pemilu yang terus ditunda dan kontrol AS yang semakin kuat, masa depan politik dan ekonomi Venezuela masih diselimuti ketidakpastian. Sementara itu, dunia akan mengawasi apakah “kesepakatan terbesar dalam sejarah” ini benar-benar membawa kemakmuran bagi rakyat, atau sekadar retorika belaka.