ILO: AI Ubah Pekerjaan 80 Juta Warga ASEAN, PHK Massal Belum Terjadi

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menilai kecerdasan buatan (AI) berpotensi mengubah pola kerja hampir 80 juta orang di Asia Tenggara, namun sejauh ini belum memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dalam laporan yang dirilis Rabu (10/7), ILO menyebut sebanyak 22,9 persen dari total pekerja di negara-negara ASEAN berada dalam okupasi yang sebagian tugasnya bisa diotomatisasi atau dibantu oleh AI.

Dari angka tersebut, sekitar 11,7 juta pekerja atau 3,3 persen dari total tenaga kerja masuk dalam kategori paparan AI tertinggi. Sementara itu, 67 persen pekerjaan di kawasan ini dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan AI. Pekerjaan yang paling rentan terdampak meliputi analis keuangan, pengembang multimedia, dan pialang keuangan.

Fakta menarik terungkap bahwa lapangan kerja dengan potensi otomatisasi tertinggi justru terus tumbuh sejak 2017, termasuk setelah kehadiran generative AI. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi belum menyebabkan gangguan besar di pasar tenaga kerja. ILO menekankan bahwa meskipun generative AI dapat meningkatkan produktivitas pada tugas-tugas tertentu, dampaknya terhadap produktivitas dan ketenagakerjaan secara agregat belum terukur.

Laporan ini kontras dengan pengumuman PHK terkait AI oleh perusahaan seperti Shopee (Sea Ltd.) dan Meta Platforms. ILO menemukan bahwa meskipun beberapa perusahaan memangkas peran atau mengubah tenaga kerja mereka saat mengadopsi AI, secara agregat pekerjaan dengan paparan AI tinggi di Asia Tenggara terus meluas. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak AI terhadap pekerjaan lebih bersifat transformasi tugas daripada pengurangan jumlah pekerja.

Bagi Indonesia, temuan ini menjadi peringatan sekaligus peluang. Dengan menempati peringkat ketiga dalam proporsi pekerja yang terpapar AI, Indonesia perlu mempercepat kesiapan infrastruktur digital dan pengembangan talenta. Singapura menjadi tolok ukur dengan kesiapan AI tertinggi berkat infrastruktur digital canggih, kumpulan talenta yang dalam, dan pendekatan terkoordinasi di tingkat pemerintahan.

ILO mendesak pemerintah di kawasan untuk memperkuat tata kelola AI dan mengintegrasikan kebijakan AI dengan pendekatan yang berpusat pada manusia. Organisasi ini menekankan bahwa hasil pasar tenaga kerja di masa depan akan lebih bergantung pada pilihan kebijakan untuk membangun kesiapan dan ketahanan pekerja, perusahaan, serta institusi dalam menghadapi transisi AI.

Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah Indonesia akan mampu meniru langkah Singapura dalam mempersiapkan tenaga kerjanya, atau justru terjebak dalam kesenjangan keterampilan yang melebar? Jawabannya terletak pada kebijakan yang diambil hari ini.