Filipina Peringati Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016: Mercusuar di Tengah Gelombang Klaim Beijing

Peringatan sembilan tahun putusan arbitrase Laut China Selatan oleh Filipina pada Jumat (10/7) kembali menegaskan ketegangan yang tak kunjung reda antara Beijing dan negara-negara tetangga. Putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang menolak klaim historis China atas hampir seluruh perairan itu kini menjadi simbol perlawanan terhadap ekspansi Beijing, namun implementasinya masih jauh panggang dari api.

Filipina, bersama sekutunya seperti Amerika Serikat dan Australia, memanfaatkan momentum tahunan ini untuk menekan China agar mematuhi hukum internasional. Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro dalam pidatonya menyebut putusan itu sebagai "mercusuar" di tengah gelombang klaim sepihak dan intimidasi. "Saat perairan bergolak dan bayang-bayang paksaan membayangi, negara-negara membutuhkan sesuatu yang lebih permanen daripada kenyamanan politik," ujarnya.

Namun, Beijing tetap pada pendiriannya. Melalui pernyataan Kedutaan Besar China di Manila, mereka menolak putusan tersebut sebagai "ilegal, batal, dan tidak sah". China bersikeras bahwa keputusan itu tidak akan mengubah kedaulatan historisnya atas kepulauan dan perairan sekitarnya. Sikap ini diperkuat dengan peningkatan aktivitas militer dan penjaga pantai China di kawasan, yang kerap berbenturan dengan kapal Filipina dan Vietnam.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa namun berbatasan dengan Laut China Selatan, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas jalur perdagangan yang membawa sekitar 40% perdagangan global. Kebijakan poros maritim dunia yang digagas pemerintah juga bergantung pada keamanan kawasan. Ketegangan yang meningkat dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan diplomasi Indonesia di forum regional seperti ASEAN.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengecam tindakan China yang dianggap destabilisasi. "Kami akan terus menyuarakan keprihatinan atas perilaku kapal China yang berbahaya di Laut China Selatan," tegasnya. Sementara itu, para analis memperkirakan ketegangan akan semakin meningkat seiring dengan penguatan militer China dan komitmen AS untuk membela sekutunya.

"Ketika perairan bergolak, ketika klaim sepihak mengaburkan cakrawala, dan ketika bayang-bayang paksaan melambung, negara-negara membutuhkan mercusuar." — Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah putusan arbitrase yang dianggap sebagai kemenangan hukum ini mampu diterjemahkan menjadi stabilitas di lapangan. Dengan China yang terus membangun pangkalan militer dan Filipina yang mengandalkan dukungan AS, Laut China Selatan tetap menjadi salah satu titik api paling aktif di Asia. Indonesia, sebagai ketua ASEAN pada 2023, memiliki peluang untuk mendorong dialog dan implementasi Code of Conduct yang telah lama dinanti, namun tanpa dukungan penuh Beijing, upaya itu mungkin hanya akan menjadi mercusuar tanpa cahaya.