Mendagri Tito Desak Pemda Percepat BSPS: Target 400.000 Unit Bedah Rumah di Ujung Tahun
Baca dalam 60 detik
- Mendagri Tito Karnavian meminta pemda mengakselerasi verifikasi calon penerima BSPS agar target 400.000 unit bedah rumah tercapai tahun ini.
- Data calon penerima masih banyak yang belum memenuhi kriteria, sehingga pemda harus berkolaborasi dengan BPS untuk mempercepat pendataan.
- Program BSPS diyakini mampu menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat tidak layak huni.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan 400.000 unit rumah tidak layak huni direnovasi tahun ini. Dalam rapat yang digelar secara hybrid di Kantor Kemendagri, Jumat (10/7), Tito mengingatkan bahwa waktu yang tersisa tinggal enam bulan dan sejumlah daerah dinilai belum optimal dalam memverifikasi calon penerima.
Data calon penerima BSPS sebenarnya sudah tersedia di tingkat kabupaten/kota, namun sebagian besar belum lolos verifikasi karena tidak memenuhi persyaratan teknis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tito mencontohkan, jika suatu daerah mendapat jatah 200 unit tetapi hanya 50 yang layak, sisanya akan dialihkan ke daerah lain yang lebih siap. “Jangan sampai rekan-rekan di daerah kecewa,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya akurasi data sejak awal.
Untuk mempercepat proses, Tito meminta pemda memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing wilayah. BPS dinilai memiliki kapasitas dalam pendataan dan verifikasi lapangan yang lebih terstandar. Langkah ini diharapkan mampu memangkas waktu verifikasi yang selama ini menjadi hambatan utama realisasi BSPS.
Program BSPS sendiri merupakan salah satu andalan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hunian. Rumah tidak layak huni yang direnovasi diharapkan berdampak langsung pada kesehatan dan produktivitas penghuninya. Selain itu, aktivitas bedah rumah juga memutar roda ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja konstruksi dan pembelian material bangunan.
Namun, tantangan di lapangan tidak ringan. Banyak pemda yang masih terbebani dengan tugas verifikasi manual, sementara data dari desa/kelurahan sering kali tidak akurat. Tito menekankan bahwa percepatan bukan berarti mengorbankan kualitas. Setiap usulan harus diverifikasi secara cermat agar tepat sasaran. “Kalau asal diajukan, tidak memenuhi syarat, target tidak akan tercapai,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah pusat akan memonitor progres setiap daerah secara berkala. Jika ada daerah yang stagnan, alokasi unit BSPS bisa dialihkan ke daerah yang lebih siap. Pertanyaannya, mampukah pemda berbenah dalam enam bulan ke depan untuk mengejar target ambisius ini? Atau justru akan ada pergeseran besar alokasi ke daerah yang lebih agresif?
