WHO Tutup Status Darurat Hantavirus, Peringatkan Krisis Ebola di Kongo Kian Memburuk
Baca dalam 60 detik
- WHO resmi mengakhiri status darurat hantavirus setelah 13 kasus dan 3 kematian, dengan pemantauan 650 kontak di 33 negara.
- Krisis Ebola di Republik Demokratik Kongo masih mengkhawatirkan dengan rata-rata 38 kasus baru per hari dan tingkat okupansi tempat tidur mencapai 96 persen.
- Serangan terhadap pusat pengobatan Ebola di Ituri serta munculnya virus Marburg di Uganda menambah kompleksitas respons kesehatan global.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mencabut status darurat kesehatan masyarakat internasional untuk wabah hantavirus yang bermula dari kapal pesiar MV Hondius. Keputusan ini diumumkan setelah orang terakhir yang terpapar menyelesaikan masa karantina dan dinyatakan negatif. Namun, di saat yang sama, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan bahwa situasi Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) justru semakin genting.
Dalam konferensi pers virtual, Kamis (2/7), Tedros mengungkapkan bahwa sejak 25 Mei tidak ada lagi infeksi hantavirus baru. Total terdapat 13 kasus konfirmasi dan tiga kematian. Otoritas kesehatan berhasil melacak lebih dari 650 kontak di 33 negara, mencegah penyebaran lebih luas. Meski wabah dinyatakan berakhir, WHO tetap melanjutkan studi multinasional yang melibatkan 21 negara untuk memahami perkembangan virus dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Sebaliknya, wabah Ebola di DRC menunjukkan tren mengkhawatirkan. Rata-rata 38 kasus baru dikonfirmasi setiap hari dalam dua pekan terakhir, menandakan transmisi komunitas yang masih aktif. Hingga 2 Juli, tercatat 1.406 kasus konfirmasi dengan 438 kematian. Kapasitas perawatan telah ditingkatkan menjadi 650 tempat tidur di 22 pusat kesehatan, namun 96 persen di antaranya sudah terisi. WHO bersama mitra tengah menambah 300 tempat tidur tambahan untuk mengimbangi lonjakan pasien.
Kendala keamanan menjadi tantangan serius. Sebuah pusat pengobatan Ebola di Provinsi Ituri baru-baru ini diserang, menewaskan dua orang dan memaksa pasien melarikan diri. Tedros mengecam keras kekerasan terhadap fasilitas kesehatan yang membahayakan petugas dan pasien. Untuk memperkuat koordinasi, WHO dan PBB menunjuk Julien Harneis sebagai Koordinator Senior Ebola.
Di sisi lain, Uganda menunjukkan perkembangan positif dengan tidak adanya kasus Ebola baru sejak 21 Juni. Namun, negara itu justru mengonfirmasi satu kasus virus Marburg di Distrik Kyegegwa, terdeteksi melalui sistem surveilans Ebola yang diperkuat. Seluruh kontak sedang dipantau dan belum menunjukkan gejala. Kemunculan Marburg bersamaan dengan Ebola dan hantavirus menegaskan perlunya kolaborasi internasional yang lebih erat.
WHO juga menyoroti krisis lain yang luput dari perhatian. Gempa bumi dahsyat di Venezuela menewaskan lebih dari 2.300 orang, melukai 5.000, dan membuat 16.000 kehilangan tempat tinggal. WHO telah mengucurkan dana darurat 1,5 juta dolar AS serta mengirimkan enam ton pasokan medis. Selain itu, polusi udara masih menjadi pembunuh senyap: 6,5 miliar orang terpapar partikel halus berbahaya (PM2.5), menyebabkan 6,7 juta kematian prematur setiap tahun, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah di Afrika.
Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat pentingnya sistem surveilans yang kuat dan respons cepat terhadap wabah. Meski hantavirus tidak endemis di Indonesia, mobilitas global meningkatkan risiko impor kasus. Pengalaman DRC menunjukkan bahwa konflik dan ketidakpercayaan masyarakat dapat menghambat pengendalian penyakit. Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas laboratorium, jejaring kontak, dan kesiapsiagaan menghadapi darurat kesehatan, termasuk potensi munculnya virus baru seperti Marburg.
Ke depan, uji klinis PARTNERS yang menguji kombinasi antibodi monoklonal MBP134 dan Remdesivir di DRC diharapkan memberikan terobosan terapi Ebola. WHO juga telah menyetujui penggunaan darurat tes diagnostik molekuler pertama untuk virus Bundibugyo. Namun, tanpa keamanan dan kepercayaan masyarakat, kemajuan medis bisa sia-sia. Pertanyaan yang tersisa: mampukah komunitas internasional mengatasi ancaman yang tumpang tindih ini tanpa meninggalkan negara yang paling rentan?



