Wamendagri Dorong Daerah Prioritaskan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Ketahanan Pangan dan Inflasi
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah daerah diminta mengintegrasikan program kelautan dan perikanan ke dalam dokumen perencanaan hingga APBD sebagai langkah strategis.
- Sektor perikanan menyumbang 54% kebutuhan protein hewani nasional dan menjadi sumber penghidupan 7,9 juta penduduk miskin.
- Ekonomi biru dinilai krusial dalam menjaga inflasi tetap terkendali di 3,34% pada Juni 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan bukan sekadar penggerak ekonomi daerah, melainkan pilar utama ketahanan pangan dan pengendalian inflasi nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (2/7), ia meminta seluruh pemerintah daerah menjadikan sektor ini sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan.
Menurut Wiyagus, kontribusi sektor perikanan terhadap pemenuhan protein hewani masyarakat mencapai 54 persen. Lebih dari itu, sekitar 7,9 juta penduduk miskin menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Data tersebut menunjukkan betapa strategisnya sektor kelautan dan perikanan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 tercatat 5,61 persen, sementara inflasi Juni 2026 berada di angka 3,34 persen. Wiyagus menilai capaian ini tidak terlepas dari peran sektor perikanan yang mampu menekan gejolak harga pangan. "Penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian yang sangat penting dan strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Wiyagus mendorong agar program pembangunan kelautan dan perikanan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini, menurutnya, akan memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah. Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan potensi laut secara berkelanjutan.
Rakornas yang digelar dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia juga turut berpartisipasi.
Ke depan, keberhasilan ekonomi biru ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen daerah dalam mengalokasikan anggaran dan menciptakan inovasi untuk mengelola potensi laut secara berkelanjutan? Jawabannya akan menentukan apakah sektor ini benar-benar menjadi motor pengendali inflasi dan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.
