Kantin Sekolah Belum Pasti Terlibat: Pemerintah Matangkan Skema MBG Terbatas

Kepastian soal keterlibatan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menggantung. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa skenario kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Belum ada keputusan final mengenai mekanisme distribusi, termasuk apakah kantin akan menjadi salah satu saluran penyaluran makanan bergizi bagi siswa.

"Belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," ujar Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu (5/7). Pernyataan ini menepis spekulasi yang berkembang bahwa kantin sekolah akan segera diintegrasikan ke dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Meski demikian, satu hal sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri: sasaran penerima MBG tidak akan bersifat universal. Ke depan, program ini hanya akan menyasar siswa yang benar-benar membutuhkan. "Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," tegas Abdul Mu'ti. Langkah ini diambil agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan manfaatnya maksimal dalam menekan prevalensi stunting.

Kebijakan distribusi MBG sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN. Kemendikdasmen, menurut Abdul Mu'ti, hanya memberikan masukan teknis agar pelaksanaan program sejalan dengan visi Presiden Prabowo, yaitu membangun generasi sehat dan bebas stunting. "Semangat MBG kan oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting," jelasnya. Dengan memprioritaskan siswa yang paling berhak, diharapkan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata.

Dalam berbagai kesempatan, Kemendikdasmen juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan. Lebih dari itu, MBG menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa. Program ini masuk dalam salah satu dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yakni membiasakan makan sehat dan bergizi. "Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG," kata Abdul Mu'ti. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjadikan MBG sebagai alat pembentukan kebiasaan positif sejak dini.

Kendati demikian, sejumlah pertanyaan masih mengemuka. Bagaimana mekanisme validasi siswa penerima manfaat? Apakah kantin sekolah akan difungsikan sebagai dapur umum atau sekadar tempat distribusi? Semua itu, menurut Abdul Mu'ti, akan dijawab dalam kebijakan lanjutan yang tengah disiapkan BGN. "Bagaimana nanti kebijakan barunya akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG," pungkasnya. Publik pun menanti kepastian skema agar program yang digadang-gadang sebagai salah satu prioritas nasional ini benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran.