Anwar: SDM Malaysia Wajib Siap Hadapi Era AI, Pemerintah Siapkan RUU Tata Kelola

Malaysia tidak punya pilihan selain menyiapkan tenaga kerjanya menghadapi era kecerdasan buatan (AI) melalui penguatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa langkah ini menjadi prasyarat agar negara dapat menuai manfaat penuh dari perubahan teknologi yang berlangsung cepat.

Dalam pidatonya pada seremoni perdana Global Operations Centre Ant International di Kuala Lumpur, Anwar mengatakan bahwa AI tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi, tetapi juga cara perdagangan, pinjaman, dan pasar keuangan berfungsi. "Kita berada di ambang era renaisans keuangan digital baru. Kecerdasan buatan menciptakan cara baru untuk membangun kepercayaan, menilai risiko, dan memperluas akses ke layanan keuangan," ujarnya.

Anwar menekankan bahwa teknologi, keuangan, dan inovasi tidak boleh menjadi tujuan akhir. "Mereka harus menambah nilai nyata bagi perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat kapasitas lokal, memperluas peluang bagi bisnis, dan memperluas akses terjangkau ke layanan bagi mereka yang selama ini tertinggal," katanya. Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar memperkaya segelintir pihak.

Bagi Indonesia, langkah Malaysia ini menjadi sinyal bahwa persaingan sumber daya manusia di kawasan ASEAN semakin ketat. Indonesia sendiri tengah mendorong transformasi digital melalui berbagai program, namun belum memiliki kerangka regulasi AI yang komprehensif seperti yang dirancang Malaysia. Kehadiran pusat operasi Ant International di Kuala Lumpur juga dapat menjadi daya tarik investasi yang perlu diantisipasi Indonesia agar tidak kehilangan momentum.

Anwar menggarisbawahi bahwa AI, termasuk model bahasa besar, dapat menghilangkan hambatan, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan peluang baru bagi perdagangan dan inovasi jika digunakan secara bertanggung jawab. Pemerintah Malaysia, kata dia, sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang Tata Kelola AI untuk membangun kerangka regulasi bagi masa depan interaksi manusia-mesin. Regulasi ini akan melengkapi undang-undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang Keamanan Siber dan peraturan perlindungan data.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sejauh mana Indonesia dapat meniru langkah Malaysia dalam menyiapkan kerangka regulasi dan pengembangan SDM yang adaptif terhadap AI. Tanpa persiapan yang matang, bukan tidak mungkin Indonesia justru tertinggal dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital yang diperkirakan akan terus tumbuh pesat di kawasan.